Bravo! Pemkab Mimika Sukses Kepesertaan BPJS Kesehatan, Terima Penghargaan UHC
Jakarta, kontenmimika.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika kembali meraih penghargaan. Kali ini Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2023 disabet Pemkab Mimika sebagai wujud apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi rakyat Mimika, yaitu lebih dari 95 persen.
Dikutib dari situs resmi Pemkab Mimika, diketahui bahwa di Provinsi Papua Tengah, selain Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Dogiyai, Paniai, Deiyai dan Puncak Jaya juga menerima penghargaan yang sama.
Penghargaan diterima oleh Pj. Sekretaris Daerah Mimika, Petrus Yumte, diserahkan oleh Menteri Kesehatan, Ir. Budi Gunadi Sadikin, Selasa (14/03/2023) di Jakarta, dalam acara yang bertema, ‘Universal Health Coverage Sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Masyarakat Indonesia’.
Dalam sambutan Wapres RI mengungkapkan apresiasinya atas upaya dan kerja keras pemerintah daerah yang konsisten mendukung program JKN-KIS. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
“Sebagai salah satu program strategis nasional sejak 2014, JKN telah menjadi tonggak revolusioner dalam penataan layanan kesehatan masyarakat di Indonesia. JKN terbukti membawa banyak dampak positif, diantaranya terbukanya akses dan meningkatnya pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Secara nasional, sekitar 90,3 persen penduduk Indonesia sudah memiliki perlindungan kesehatan, dan 60,39 persen peserta JKN masuk dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI),” sebutnya.
Lagi katanya, pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan. “Tercatat 96,8 juta jiwa menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah, termasuk kontribusi iuran dari pemerintah provinsi mulai tahun 2020,” bebernya.
Wapres RI meminta agar masyarakat terus mendukung hingga target UHC RPJMN 2020-2024 tercapai yakni sedikitnya 98% dari total populasi penduduk Indonesia menjadi anggota JKN.
“Dan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang besar, sehingga hampir seluruh penduduk Indonesia mendapat perlindungan kesehatan yang memadai,” kandasnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, dalam laporannya mengungkapkan, sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, Indonesia ditargetkan dapat mencapai cakupan menyeluruh kepesertaan semesta program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) atau dikenal dengan Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2024.
“Dalam memastikan terwujudnya perlindungan jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk, diharapkan program JKN-KIS dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan melindungi masyarakat dari kemiskinan,” ujarnya.
Lagi katanya, hingga 1 Maret 2023, tercatat cakupan kepesertaan program JKN-KIS telah mencapai 252,17 juta jiwa atau 90,79% dari total penduduk Indonesia.
“Ini menjadikan program JKN-KIS di Indonesia sebagai program jaminan kesehatan terbesar di dunia, dengan skema tunggal terintegrasi. Dan Indonesia menjadi negara dengan capaian cakupan peserta tercepat, dimana dalam jangka waktu kurang lebih sepuluh tahun, kepesertaan sudah mencapai lebih dari 252 juta jiwa, dengan 22 provinsi dan 334 kabupaten-kota yang telah mewujudkan UHC di wilayahnya,” imbuhnya.
Penghargaan UHC diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin, didampingi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS Kesehatan kepada 22 provinsi, diantaranya Provinsi Papua Tengah, yang diterima oleh Pj. Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk.
