TP-PKK Mimika Dukung Pengentasan Penyakit DBD di Mimika


Timika, KontenMimika.com – Tim Penggerak PKK Kabupaten Mimika menyatakan mendukung penuh program vaksinasi Demam Berdarah Dengue (DBD) yang digencarkan Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan Mimika.

Pada acara yang digelar Sabtu pagi 10 Mei 2025, di Puskesmas Timika, Kwamki Baru, Pemkab Mimika menerima 6.000 vaksin Q-Denga, senilai RP. 2,65 milyar dari PT. Freeport Indonesia.

Ketua TP-PKK Mimika, Ny. Suzy Herawati Rettob, dengan penuh semangat mendampingi Bupati Rettob dalam kegiatan tersebut.

Kepada wartawan, Ny. Suzy mengatakan salah satu anggota TP-PKK Mimika, sempat dirawat karena DBD usai perjalanan dari Kokonao belum lama ini.

“Saya pikir awalnya malaria, ternyata DBD. Inilah sebabnya saya dorong semua anggota TP-PKK dan Dekranasda ikut vaksin. Kita harus melindungi diri dan keluarga, jangan tunggu sampai jadi korban,” ujarnya Sabtu malam 10 Mei 2025 di Grand Tembaga, Jalan Yos Sudarso.

Ia menjelaskan, vaksin ini diperuntukkan bagi warga usia 6–45 tahun.

Kendati dirinya tidak masuk kategori usinya, namun ia memberikan semangat agar warga yang cocok kategori umurnya bisa memanfaatkan program ini dengan baik.

“Kalau sudah ada pasien DBD, berarti virusnya sudah ada di sekitar kita,” ungkapnya.

Claus Wamafma, Direktur & EVP Sustainable Development PTFI, mengatakan bahwa penyerahan vaksin ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam mendukung pembangunan kesehatan di Mimika.

“Langkah ini adalah bentuk nyata pencegahan. Kami ingin masyarakat Mimika lebih sehat dan siap menghadapi tantangan kesehatan,” katanya.

Bupati Mimika, Johannes Rettob, juga memberikan apresiasi tinggi terhadap kontribusi PTFI.

“Kesehatan adalah pondasi pembangunan. Kita tidak bisa bicara tentang kemajuan jika rakyat kita tidak sehat,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat bersatu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Dengan semangat gotong royong, TP-PKK Mimika ingin membuktikan bahwa perlindungan kesehatan bukan hanya tugas pemerintah, tapi menjadi tanggung jawab bersama. “Kita harus cepat bertindak sebelum semakin banyak yang terjangkit (DBD),” tandas Ny. Suzy Rettob. (Admin)

Berita Terkait

Top