Bappeda Mimika Tekankan Pentingnya Validitas Data dalam Penanganan Kemiskinan
MIMIKA — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Yohana Paliling, menekankan pentingnya validitas data dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Mimika.
Menurut Yohana, secara umum posisi Mimika dinilai masih aman dibandingkan kabupaten lain. Namun tetap Pemkab Mimika menyeriusi program penurunan angka kemiskinan di Mimika.
Yang menjadi tolak ukur adalah data, baik yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik, maupun data lainnya yang dimiliki kementerian terkait.
Dinamikanya adalah saat para OPD pengampu menjalankan program dengan tidak berdasarkan data tersebut, sehingga hasil tujuannya tidak maksimal. Padahal terjadi peningkatan penganggaran dana di masing-masing OPD selama ini, dengan tujuan menurunkan angka kemiskinan di Mimika.
Banyak OPD yang belum menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai rujukan utama.
Sehingga Bappeda Mimika dalam evaluasinya mendapati, besarnya penambahan anggaran belum berbanding lurus dengan hasil program yaitu menurunnya angka kemiskinan di Mimika.
“Penambahan dana pagu untuk organisasi perangkat daerah pengelola percepatan penurunan kemiskinan sudah dilakukan. Namun tingkat penurunannya masih flat dan belum signifikan seperti yang diharapkan,” ujar Yohana, di ruang kerjanya, Rabu 23 Oktober 2025.
Ia menambahkan, selama ini data yang menjadi acuan perangkat daerah dalam perencanaan program strategis juga dinilainya masih kurang valid.
Seperti contoh, di Distrik Mimika Baru, tepatnya di Kelurahan Kebun Sirih banyak keluarga yang masuk dalam Desil I atau kategori sangat miskin.
Setelah ditelusuri, sebagian besar penghuni merupakan pendulang yang domisili kependudukannya belum tentu di Kabupaten Mimika.
“Ternyata di Kebun Sirih banyak kos yang dihuni pendulang. Ini salah satu indikator kenapa data desil I di sana tinggi. Apakah mereka warga Mimika atau hanya pendatang sementara yang mencari pekerjaan,” jelasnya.
Menurut Yohana, hal ini bukan soal pembelaan, melainkan upaya memastikan program pelayanan dasar benar-benar tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami sangat berharap dokumen penyusunan rencana percepatan penurunan kemiskinan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat,” tutupnya. (Admin)
