Bappeda Mimika Bahas Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Lima Tahun ke Depan
Timika, KontenMimika.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Grup Discussion (FGD) Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029 dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Tahun 2026 di Ruang Rapat Kantor Bappeda Mimika, Jalan Mayon, Rabu 23 Oktober 2025.
Kegiatan ini bertujuan merumuskan kebijakan strategis dan terarah dalam upaya mengurangi kemiskinan melalui langkah-langkah berbasis penataan masalah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta menentukan skala prioritas penanggulangan kemiskinan.
Bupati Mimika Johannes Rettob melalui Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling, dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini bukan sekadar penyusunan dokumen perencanaan, melainkan proses membangun kesepahaman dan komitmen bersama menghadirkan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat kecil.
“Kemiskinan bukan hanya soal kekurangan pendapatan, tetapi juga soal akses terhadap kesempatan, pelayanan publik, dan keadilan sosial. Karena itu, penanggulangan kemiskinan harus menjadi agenda utama pembangunan Mimika lima tahun ke depan,” ujarnya.
Yohana menjelaskan, arah dan komitmen Pemkab Mimika untuk menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan dilakukan melalui sejumlah langkah strategis. Di antaranya, menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas lintas sektor, bukan hanya urusan satu dinas, melainkan tanggung jawab seluruh perangkat daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong kebijakan pembangunan yang inklusif agar seluruh warga Mimika, dari pesisir hingga pegunungan, dapat merasakan manfaat pembangunan. Pemkab juga memperkuat tata kelola dan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga vertikal, dunia usaha, gereja, dan masyarakat sipil agar setiap program benar-benar memberi dampak nyata.
Sementara itu, Bappeda akan mengoptimalkan pemanfaatan data dan inovasi digital dalam perencanaan agar kebijakan berbasis bukti, bukan asumsi.
“Dengan arah itu, kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Mimika menjadi pertumbuhan yang mensejahterakan rakyat. Tantangan kita tidak kecil. Mari kita jadikan laporan ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi sebagai landasan aksi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mimika,” tegasnya.
Ia menambahkan, tingkat kemiskinan di Mimika masih menimbulkan ketimpangan ekonomi di sejumlah aspek pembangunan, yang terlihat dari pembangunan yang belum merata di kampung maupun distrik.
Hal itu, kata Yohana, menjadi dasar visi dan misi Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong untuk memprioritaskan pembangunan dari kampung ke kota.
Ia juga mengungkapkan bahwa kegiatan usulan program tahun 2026 sudah mulai dilakukan, termasuk penyusunan kebijakan umum anggaran yang kini telah rampung. Dokumen tersebut dipastikan mendukung visi dan misi kepala daerah untuk melanjutkan program prioritas dari kampung ke kota.
“Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Mimika saat ini cukup tinggi, namun memiliki nilai rasio gini yang rendah. Kontribusi perusahaan di Mimika cukup besar, tetapi hal itu belum merata pada semua masyarakat karena keterlibatan masyarakat lokal masih rendah,” tandasnya. (Admin)
