DP3AP2KB Mimika Gelar Workshop Policy Brief Penanganan Stunting
TIMIKA, KONTENMIMIKA.com – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar Workshop Policy Brief Penanganan Stunting di Horison Diana Hotel, Jalan Budi Utomo, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Kamis, 7 Mei 2026.
Bupati Mimika Johannes Rettob dalam sambutannya yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Mimika, Ananias Faot, mengatakan percepatan penurunan stunting merupakan salah satu prioritas nasional yang juga menjadi komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Mimika. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari penguatan kebijakan, peningkatan alokasi anggaran, hingga pelaksanaan berbagai intervensi lintas sektor.
Namun demikian, Ananias mengakui bahwa hasil yang dicapai saat ini belum sepenuhnya optimal. Data baseline dari program Pasti Papua menunjukkan masih terdapat sejumlah tantangan mendasar.
Pertama, belum optimalnya konvergensi lintas sektor. Menurutnya, koordinasi horizontal dan vertikal masih perlu diperkuat, serta peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat distrik dan kampung perlu lebih diaktifkan.
Kedua, adanya paradoks dalam penganggaran. Meskipun alokasi dana relatif besar, dampaknya belum signifikan karena masih didominasi oleh belanja tidak langsung dibandingkan intervensi langsung kepada kelompok sasaran, khususnya pada 1.000 hari pertama kehidupan.
Ketiga, keterbatasan akses dan kualitas layanan di wilayah terpencil yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, keterbatasan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.
Selama ini, kata Ananias, banyak pihak yang berkolaborasi menangani permasalahan stunting di Mimika, namun belum mendapatkan hasil data yang jelas. Hal tersebut disebabkan oleh ketidaksinkronan data dari masing-masing pihak.
“Hari ini kita harus merumuskan kebijakan policy brief yang akan dijadikan dasar untuk disampaikan kepada pimpinan daerah dalam mengambil suatu keputusan. Kalau saat ini TPPS tidak berjalan, ke depan akan dibentuk satgas,” tegasnya.
Ia berharap policy brief penanganan stunting yang disusun dapat menjadi referensi strategis bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan efektivitas program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mimika.
“Saya mengajak seluruh organisasi perangkat daerah, TPPS, pemerintah distrik dan kampung, serta seluruh mitra pembangunan untuk terus memperkuat sinergi, memastikan bahwa setiap anak di Kabupaten Mimika dapat tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas,” tutupnya. (nls)
