Pemkab Mimika Gelar FGD Penyusunan Laporan Syarat Salur Dana Otsus dan DTI Tahap II
TIMIKA, KONTENMIMIKA.com – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi Penyusunan Laporan Syarat Salur Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahap II di Grand Tembaga Hotel, Jalan Yos Sudarso, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Selasa, 5 Mei 2026.
Sosialisasi tersebut diikuti oleh Kepala Subbagian Umum dan Program pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu dana Otsus dan DTI.
Sosialisasi dibuka oleh Bupati Mimika Johannes Rettob yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Setda Mimika, Yohana Paliling. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa dalam penyusunan syarat salur tahap II, pimpinan OPD pengampu dana Otsus dan DTI perlu memperhatikan konsistensi dan kesesuaian penggunaan dana Otsus serta indikator pencapaian target realisasi dan output.
FGD Otsus dan DTI ini merupakan salah satu tahapan dalam rangka menyusun laporan capaian kinerja. Ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan, yang juga menjadi salah satu variabel penyaluran dana Otsus tahap II sebesar 45 persen dari total pagu anggaran, juga perlu diperhatikan.
“FGD Otsus adalah salah satu momen penting untuk mengukur kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP) di Mimika. Apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat atau belum,” ujarnya.
Melalui program dan kegiatan di setiap OPD, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan ketersediaan infrastruktur dasar, diharapkan seluruh program benar-benar menjadi prioritas yang penting dan mendesak serta memberikan dampak langsung bagi OAP yang berada di wilayah kota, pegunungan, maupun pesisir pantai.
Pembangunan tersebut diharapkan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat OAP di Kabupaten Mimika, khususnya masyarakat yang berada di kampung-kampung yang jauh dari pelayanan pemerintah pusat. Oleh karena itu, ia berharap partisipasi Kepala Subbagian Umum dan Program untuk berperan aktif serta menjadi ujung tombak dalam menentukan arah pembangunan ke depan.
“Kegiatan FGD ini dilaksanakan untuk melihat capaian kinerja pemerintah daerah dalam hal penggunaan dana Otsus dan DTI,” tutupnya. (nls)
