Rakerkesda II Kesehatan Papua Tengah: Kolaborasi Wujudkan Akses Kesehatan Merata dan Efektif
Timika, KontenMimika.com — Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) ke-II dengan tema “Aksi Bersama untuk Papua Tengah Sehat: Strategi Efektif Peningkatan Kesehatan”, di Grand Tembaga, Jalan Yos Sudarso, Mimika, Senin–Selasa (10–11 November 2025).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinkes Provinsi Papua Tengah, drg. Yohanes Tebai, MH.Kes, bersama Kepala Dinkes Kabupaten Mimika, Reynold Rizal Ubra, S.Si, M.Epid, serta dihadiri oleh delapan kepala dinas kesehatan dan para direktur rumah sakit umum se-Provinsi Papua Tengah.
Mimika Paling Siap dari Segi Fasilitas Kesehatan
Kepala Dinkes Mimika Reynold Ubra dalam sambutannya mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Mimika menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Papua Tengah sekaligus memiliki kesiapan fasilitas kesehatan paling lengkap.
Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mimika, jumlah penduduk Mimika pada 2025 mencapai 320 ribu jiwa, hampir 50 persen di antaranya merupakan Orang Asli Papua (OAP).
“Mimika memiliki 26 Puskesmas, 19 di antaranya telah terakreditasi madya. Lima Puskesmas di wilayah pegunungan dan satu di pesisir akan terakreditasi tahun depan. Dua Puskesmas bahkan telah berstatus paripurna, yakni Puskesmas Kwamki Narama dan Puskesmas Timika Kota,” jelas Reynold.
Ia menambahkan, RSUD Mimika memiliki 20 dokter spesialis dan sejak 2019 telah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan regional oleh Dinkes Provinsi Papua. Status tersebut masih berlaku hingga kini.
“RSUD Mimika juga telah menerapkan tata kelola keuangan BLUD bintang lima,” tambahnya.
Secara keseluruhan, Mimika memiliki 208 lebih sarana kesehatan dan 3.000 tenaga kesehatan terdaftar. Adapun penyakit yang paling mendominasi adalah malaria, namun prevalensinya berhasil ditekan dari 41 persen pada 2020 menjadi 18,2 persen saat ini.
“Kami bersyukur karena kepala daerah di Papua Tengah sering duduk bersama membahas kolaborasi dan transformasi layanan, termasuk menuju pelayanan digital,” ujarnya.
Capaian Program Cek Kesehatan dan Quick Win Bupati
Reynold juga menyebutkan bahwa dari 24 ribu anak sekolah di Papua Tengah, sebanyak 16.600 siswa telah mengikuti Cek Kesehatan Gratis (CKG). Sementara itu, 61 persen masyarakat umum atau sekitar 14 ribu orang telah diperiksa melalui program yang sama.
Program ini diperkuat dengan Quick Win Prioritas Bupati, berupa medical check up gratis bagi calon siswa Sekolah Rakyat (SR) dan calon tenaga kerja OAP, serta pelaku perjalanan ibadah dan ASN yang akan diluncurkan 12 November 2025 dengan target 10 ribu peserta.
“Dari data CKG, penyakit yang paling banyak ditemukan adalah diabetes dan asam urat, artinya kita sudah bisa naik level ke pelayanan spesialistik,” kata Reynold menutup sambutannya.
Yohanes Tebai: Akses Layanan Harus Dekat dengan Masyarakat
Sementara itu, Sekretaris Dinkes Papua Tengah, drg. Yohanes Tebai, MH.Kes, memaparkan bahwa Papua Tengah memiliki 150 Puskesmas tersebar di wilayah seluas 61 ribu km² dengan jumlah penduduk sekitar 1,04 juta jiwa.
“Dalam satu kilometer persegi terdapat sekitar 24 kepala keluarga. Kondisi ini tentu menjadi tantangan besar dalam memberikan akses pelayanan kesehatan yang merata,” ujarnya.
Dari total 150 Puskesmas, 124 telah terdaftar dan 6 di antaranya terakreditasi, sementara 20 lainnya masih dalam proses registrasi. Yohanes menegaskan perlunya model pelayanan kesehatan yang tidak hanya terpusat di gedung, melainkan menjangkau langsung masyarakat.
“Jika dalam radius 5 km hanya ada satu Puskesmas, bisa dibayangkan panjangnya antrean. Karena itu, penambahan Posyandu, Pustu, dan Puskesmas mutlak diperlukan,” tegasnya.
Implementasi Visi Gubernur: “Ko Harus Sehat”
Yohanes menjelaskan, visi Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menekankan peningkatan akses pelayanan kesehatan baik di daerah perkotaan maupun pedalaman.
Sebagai contoh, Kabupaten Nabire yang menjadi ibu kota provinsi hanya memiliki lima Puskesmas, sementara wilayah seperti Dogiyai, Deiyai, dan Puncak Jaya masih kekurangan dokter gigi.
“Dogiyai bahkan belum memiliki dokter gigi sama sekali, sementara Deiyai baru satu dan Paniai dua,” ungkapnya.
Melalui Rakerkesda ini, Yohanes berharap terwujud sistem rujukan antar wilayah yang terstruktur, di mana Mimika bertanggung jawab menangani rujukan dari Puncak dan Puncak Jaya, Nabire dari Intan Jaya, dan Paniai dari Deiyai dan Dogiyai.
“Bupati Dogiyai juga sudah berkomitmen untuk melakukan akreditasi RSUD Dogiyai, ini langkah penting,” ujarnya.
Sebagai penutup, Yohanes menegaskan pentingnya program “Ko Harus Sehat”, kebijakan Gubernur Papua Tengah yang berfokus pada pendanaan promotif dan preventif melalui Puskesmas dan klinik di seluruh kabupaten.
“Pembiayaan kesehatan tidak hanya bergantung pada BPJS. Program Ko Harus Sehat adalah roh Otsus untuk memperluas akses layanan kesehatan hingga pelosok,” tutup Yohanes. (Admin)
