SPM Mimika Raih Penghargaan Regional Maluku–Papua, Bappeda: Masih Ada Tantangan di Bidang PUPR
Timika, KontenMimika.com — Kabupaten Mimika mencatat prestasi membanggakan dengan meraih SPM Award 2025 sebagai kabupaten berkinerja terbaik regional Maluku–Papua.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui penilaian Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) atas capaian kinerja penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Penghargaan diberikan pada Mei 2025 kemarin, diterima oleh Sekda Mimika Petrus Yumte kala itu.
Kepala Bappeda Mimika, Dr. Ir. Yohana Paliling, M.Si, menjelaskan bahwa pada tahun 2024, capaian SPM Mimika mencapai 95,42 persen, sedikit di bawah target 100 persen.
Setelah dilakukan evaluasi, ditemukan bahwa bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) masih menghadapi kendala, khususnya terkait ketersediaan fasilitas air minum.
“Ternyata yang belum berjalan dengan baik ada di Dinas PUPR, khususnya soal air minum. Itu yang membuat capaian kita belum sempurna,” jelas Yohana di ruang kerjanya, di sela kegiatan Rapat Koordinasi Teknis dan Pelatihan SPM, Rabu 15 Oktober 2025.
Meski begitu, pada tahun 2025 capaian kinerja SPM Mimika meningkat signifikan dan mendapat pengakuan nasional melalui penghargaan SPM Award.
Yohana menjelaskan bahwa terdapat enam bidang utama SPM yang menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), dan sosial.
Ia mencontohkan bahwa tidak semua program pembangunan fisik termasuk dalam SPM. Yang masuk dalam SPM adalah saat pembangunan dilakukan menjawab kebutuhan masyarakat mendesak saat itu.
“Yang masuk SPM adalah penyediaan tempat tinggal bagi korban bencana alam. Misalnya di Wakia, ada abrasi pantai dan puting beliung, maka kita bangunkan rumah untuk korban. Itu yang dinilai,” terangnya.
Lebih lanjut, Yohana menyebut pagu anggaran SPM Mimika pada tahun 2024 mencapai Rp521,39 miliar, namun menurun menjadi Rp324,61 miliar pada tahun 2025. Penurunan ini, kata dia, disesuaikan dengan prioritas kegiatan serta efisiensi penggunaan anggaran berdasarkan hasil evaluasi capaian SPM sebelumnya.
“Kita tetap berkomitmen memastikan seluruh pelayanan dasar berjalan dengan baik meski dengan pagu yang lebih rendah. Yang penting, tepat sasaran dan berdampak pada masyarakat,” tandasnya. (Admin)
