Pemkab Mimika Pacu Pembenahan Tata Kelola Anggaran dan Peningkatan Pendapatan Daerah
KONTENMIMIKA.com, Timika — Pemerintah Kabupaten Mimika memacu pembenahan tata kelola anggaran dan peningkatan pendapatan daerah melalui langkah terukur lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Upaya ini diarahkan agar realisasi belanja berjalan lebih tepat waktu sejak awal tahun, kas daerah terserap optimal, serta sumber-sumber pembiayaan pembangunan semakin kuat.
Agenda tersebut dibahas dalam kegiatan Penyusunan Analisis Layanan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika di Aula Ruang Pertemuan Lantai III Kantor BPKAD Mimika, Jalan Cenderawasih, Timika, Papua Tengah, Jumat 20 November 2026.

Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong dengan menghadirkan narasumber Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI), Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., beserta Tim Pendamping Kemendagri RI, serta diikuti kepala perangkat daerah atau yang mewakili, Pejabat Penata Keuangan (PPK) OPD, dan bendahara OPD.
Dalam sambutannya, Emanuel menegaskan bahwa penyusunan LPJ bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud akuntabilitas dan transparansi.
Menurut dia, data dan angka keuangan perlu dianalisis secara mendalam untuk menilai kinerja, efektivitas, dan efisiensi anggaran, mengidentifikasi kendala, mendeteksi potensi penyimpangan, serta memastikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menekankan tiga hal utama. Pertama, kedalaman analisis berbasis fakta tidak sekadar menampilkan angka atau persentase realisasi untuk mengkaji penyebab tidak tercapainya target pendapatan, rendahnya penyerapan, maupun besarnya sisa anggaran, sekaligus merumuskan rekomendasi konkret bagi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan APBD tahun berikutnya.
Kedua, keterkaitan antara anggaran, kinerja, dan kesejahteraan, yakni menilai sejauh mana belanja daerah mendorong pelayanan publik, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.
“Orientasi tidak boleh berhenti pada tingginya realisasi atau opini audit saja, melainkan pada hasil dan dampak nyata,” ucapnya.
Ketiga, kepatuhan regulasi serta tindak lanjut evaluasi. Emanuel meminta setiap perangkat daerah memastikan kelengkapan dokumen, keakuratan data, dan bukti yang sah, serta segera menindaklanjuti temuan maupun kelemahan administrasi dengan integritas dan kehati-hatian.
Ia mengajak seluruh pimpinan dan jajaran OPD aktif berkoordinasi dan tidak menunda penyerahan data maupun dokumen agar laporan rampung tepat waktu dan akurat, bukan hanya demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga demi ketepatan sasaran dan kesejahteraan warga Mimika.

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Dr. Drs. Agus Fatoni, mengatakan bahwa berdasarkan evaluasi APBD di lingkungan Provinsi Papua Tengah, realisasi pendapatan Kabupaten Mimika tercatat mencapai 80,24 persen, berada di atas rata-rata nasional sebesar 79,53 persen.
Dari sisi nominal, ia menilai Mimika memiliki besaran anggaran yang signifikan di Papua Tengah dan menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian nasional.
”Realisasi pendapatan kita memang berada di atas rata-rata nasional, namun tantangan utamanya ada pada percepatan belanja agar manfaat anggaran segera dirasakan masyarakat,” katanya.
Agus menambahkan, struktur pendapatan daerah masih didominasi dana transfer, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peluang untuk terus diperkuat penetapan target dan kinerjanya pada periode anggaran berikutnya.

Di sisi belanja, Agus menyebut realisasi belanja daerah masih memerlukan percepatan agar mendekati target akhir tahun. Serapan belanja tercatat di kisaran 54,67 persen hingga 54,7 persen, masih di bawah rata-rata nasional, dengan sisa kas daerah yang belum terserap diperkirakan sekitar Rp1 triliun dari total anggaran sekitar Rp5,5 triliun.
Pola serapan ideal secara bertahap diharapkan mengikuti acuan 20 persen pada triwulan I, 50 persen pada triwulan II, 80 persen pada triwulan III, dan mendekati 100 persen pada triwulan IV.
Tinjauan capaian belanja hingga triwulan ketiga menunjukkan variasi serapan pada sejumlah pos anggaran:
Belanja barang dan jasa: terealisasi 45,29 persen dari pagu Rp1,1 triliun.
Belanja modal (total): terealisasi 28,41 persen, terdiri atas belanja modal tanah (79,35 persen), belanja modal peralatan dan mesin (29,45 persen), serta belanja modal gedung dan bangunan (27,50 persen).
Dalam pemaparan evaluasi tersebut ditekankan pula bahwa optimalisasi penyerapan anggaran sangat bergantung pada komitmen bersama serta penguatan pemahaman terhadap regulasi, peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan kapasitas teknis pelaksana anggaran.
”Kami menekankan kepada seluruh perangkat daerah dan pelaksana anggaran untuk bekerja dengan komitmen penuh, mematuhi regulasi, serta menuntaskan pertanggungjawaban belanja secara tepat waktu dan akuntabel,” ungkapnya.






