Kokonao Disiapkan Jadi Pusat Kebangkitan Ekonomi Mimika Barat, Cagar Budaya dan Ekowisata Jadi Prioritas
KONTENMIMIKA.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika mulai merancang arah pembangunan Kota Baru Kokonao, Distrik Mimika Barat, untuk 20 tahun ke depan. Pengembangan kawasan tersebut diarahkan menjadi pusat kegiatan ekonomi baru dengan mengandalkan potensi cagar budaya, pendidikan, dan ekowisata alam.
Rencana itu dibahas dalam Konsultasi Publik Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mimika di Horison Ultima, Jalan Hasanuddin, Timika, Papua Tengah, Kamis, 5 November 2026.
Forum tersebut merupakan bagian dari penyusunan materi teknis dan rancangan peraturan daerah mengenai RDTR Wilayah Perkotaan Kota Baru Kokonao, Distrik Mimika Barat.
Ketua Tim Penyusunan RDTR Kokonao dan Poumako, Tiat Pendapotan Purba, mengatakan penataan ruang Kokonao bertujuan mengarahkan pengembangan pusat kegiatan utama yang dapat mendorong kebangkitan ekonomi wilayah dalam jangka panjang.
Menurut dia, forum konsultasi menghasilkan sejumlah kesepakatan awal yang akan menjadi dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tata ruang.
Cagar Budaya dan Pendidikan Jadi Prioritas

Tiat mengatakan pengembangan kawasan cagar budaya menjadi salah satu prioritas utama dalam penataan ruang Kokonao. Selain itu, sektor pendidikan juga didorong agar mendapat ruang pengembangan dalam perencanaan wilayah tersebut.
Kedua sektor itu dinilai penting untuk membangun karakter kawasan sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia masyarakat setempat.
Pemerintah juga mengusulkan pengembangan ekowisata alam sebagai tambahan kegiatan ekonomi yang dapat menggerakkan pembangunan wilayah.
“Kita mau tambah injeksi satu, yaitu kegiatan ekowisata alam. Itu yang mau kita sepakati bersama Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) dan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko), masyarakat, Kepala Kampung Kokonao, dan Kepala Distrik Mimika Barat,” kata Tiat.
Pelibatan lembaga adat dan masyarakat dinilai penting agar rencana pengembangan kawasan tidak mengabaikan kepentingan serta karakter sosial budaya masyarakat setempat.
Pola Ruang dan Infrastruktur Dirancang 20 Tahun
Selain menentukan prioritas kegiatan ekonomi, forum tersebut membahas kesepakatan pola ruang dan struktur ruang kawasan Kokonao.
Pola ruang mencakup pengaturan fungsi pemanfaatan lahan, termasuk kawasan bandara, pelabuhan, dan lokasi pengembangan kegiatan wisata.
Adapun struktur ruang meliputi perencanaan jaringan jalan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, jaringan telekomunikasi, serta berbagai prasarana dan utilitas pendukung lainnya.
Menurut Tiat, seluruh kebutuhan tersebut harus dirancang secara terintegrasi agar pembangunan Kokonao memiliki arah yang jelas selama 20 tahun mendatang.
Perencanaan ini diharapkan tidak hanya mengatur pemanfaatan lahan, tetapi juga memastikan keterhubungan antarkawasan dan ketersediaan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi.
Konsultasi Publik Dilanjutkan Sebelum Dibawa ke Jakarta
Setelah pembahasan awal, tim penyusun akan melanjutkan tahapan konsultasi publik kedua yang direncanakan berlangsung pada 15-16 November 2026. Forum tersebut akan melibatkan pemerintah pusat dan instansi terkait untuk menyempurnakan substansi dokumen.
Tiat mengatakan dokumen RDTR selanjutnya akan diintegrasikan dengan sistem Online Single Submission (OSS) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Setelah seluruh materi disepakati dan diintegrasikan, dokumen tersebut direncanakan dibawa ke Jakarta pada Desember 2026 untuk proses penyempurnaan.
“Target akhirnya adalah rancangan peraturan kepala daerah (Perbup) yang ditargetkan selesai pada Desember ini. Pengesahannya dijadwalkan pada tahun depan agar data digitalnya dapat langsung terintegrasi dengan OSS,” ujarnya.
Melalui penyusunan RDTR tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap pengembangan Kokonao memiliki pedoman tata ruang yang terarah, memperhatikan potensi lokal, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Distrik Mimika Barat secara berkelanjutan. (nls)






