Pemkab Mimika Perkuat Kapasitas FKDM, 110 Peserta Dibekali Deteksi Dini Konflik
Kegiatan peningkatan kapasitas yang berlangsung selama dua hari, 1–2 Oktober 2026, di Grand Tembaga Hotel, Jalan Yos Sudarso, Timika, Papua Tengah, diikuti 110 peserta. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Kewaspadaan Nasional Kementerian Dalam Negeri.
Acara dibuka Bupati Mimika Johannes Rettob yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot, Kamis, 1 Oktober 2026.
Dalam sambutannya, Ananias mengatakan keamanan, ketenteraman, ketertiban, kedamaian, dan stabilitas daerah merupakan fondasi bagi seluruh proses pembangunan.
Menurut dia, arah pembangunan Mimika melalui Gerbang Emas (Gerakan Kebangkitan untuk Masyarakat Adil dan Sejahtera) menempatkan pelayanan responsif, pemerintahan transparan, sumber daya manusia terampil, pengambilan keputusan efektif, serta pembangunan berdaya saing sebagai prioritas.
“Stabilitas keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat merupakan fondasi mutlak dalam pembangunan daerah,” ujar Ananias.
FKDM Jadi Penghubung Masyarakat dan Pemerintah
Ananias mengatakan Mimika memiliki dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan pembangunan yang kompleks. Karena itu, kemampuan membaca situasi, mendengar aspirasi masyarakat, mengidentifikasi potensi persoalan, serta membangun komunikasi sebelum berkembang menjadi konflik sangat dibutuhkan.
Ia menyebut tantangan yang dihadapi saat ini mencakup potensi konflik sosial, penyebaran berita bohong atau hoaks, ancaman terhadap toleransi, hingga kerawanan bencana alam.
Dalam kondisi tersebut, FKDM memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah sekaligus bagian dari sistem pencegahan dini terhadap potensi gangguan stabilitas daerah.
Pemerintah Kabupaten Mimika, kata Ananias, memberikan perhatian terhadap fungsi kewaspadaan dan deteksi dini, pemetaan potensi konflik, pengelolaan informasi strategis, serta pembinaan FKDM.
Peserta Diharapkan Mampu Verifikasi Informasi
Ananias berharap peningkatan kapasitas tersebut tidak berhenti pada pemahaman teori. Peserta diharapkan mampu mengenali potensi kerawanan di masyarakat serta mengumpulkan informasi secara benar, objektif, dan bertanggung jawab.
Peserta juga diminta mampu membedakan informasi yang benar, informasi yang belum terverifikasi, serta informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan.
Selain itu, FKDM diharapkan memperkuat koordinasi dengan pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan berbagai unsur masyarakat lainnya.
Hasil pemantauan diharapkan dapat disampaikan dalam bentuk informasi awal dan rekomendasi konstruktif kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hoaks Jadi Ancaman di Era Digital
Sementara itu, narasumber dari Direktorat Kewaspadaan Dini Kementerian Dalam Negeri, Theophilus Lukas Ayomi, mengatakan FKDM merupakan forum partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial politik di daerah.
Menurut dia, stabilitas tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menyoroti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta informasi yang mendiskreditkan program pemerintah melalui media sosial sebagai tantangan di era digital.
Theophilus mengatakan perbedaan pendapat terhadap program pemerintah merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, perbedaan tersebut perlu dikelola agar tidak mengganggu stabilitas dan harmoni sosial.
“Perbedaan di era demokrasi itu pasti ada. Tetapi kita hidup harus harmoni. Menjaga kesatuan bangsa. Karena tanpa itu Indonesia tidak bisa stabil. Kestabilan daerah itu menjamin kestabilan nasional,” ungkapnya. (nls)
