Pemkab Mimika Siapkan Program Orang Tua Asuh Anak Stunting dan Gedung Rumah Aman
KONTENMIMIKA.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika menyiapkan program orang tua asuh bagi anak penderita stunting dari keluarga kurang mampu. Program ini akan mewajibkan pejabat di lingkungan pemerintah daerah mendampingi minimal satu anak, mulai dari pemantauan kondisi hingga pemenuhan kebutuhan tambahan.
Selain program tersebut, Pemkab Mimika juga menargetkan pembangunan gedung Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang dilengkapi fasilitas Rumah Aman (safe house) pada 2027.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Mimika, Germania Jeujanan, mengatakan penanganan stunting selama ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Upaya tersebut merupakan bagian dari program prioritas nasional.
Bupati Mimika Johannes Rettob, kata Germania, akan menerbitkan peraturan bupati (Perbup) sebagai dasar pelaksanaan program orang tua asuh tersebut.
“Rancangan peraturannya sudah ada. Saat ini sedang dikelola dan digodok oleh Bagian Hukum. Setelah selesai diproses, baru akan diterbitkan,” ujar Germania saat diwawancarai di Timika, Rabu, 18 November 2026.
Pejabat Dampingi Anak dari Keluarga Kurang Mampu

Germania menjelaskan, program orang tua asuh bukan merupakan proses adopsi atau pemindahan anak dari keluarga kandungnya. Anak tetap tinggal bersama orang tua, sedangkan pejabat yang ditunjuk bertugas memberikan pendampingan dan membantu memenuhi kebutuhan tambahan.
Pendampingan mencakup pemantauan kondisi psikologis anak serta pemberian bantuan rutin, seperti makanan tambahan dan pakaian layak. Program ini secara khusus menyasar anak dari keluarga kurang mampu.
“Pejabat datang untuk memantau kondisi psikisnya seperti apa, kemudian memberikan bantuan rutin, misalnya makanan tambahan atau pakaian yang layak. Program ini dikhususkan bagi keluarga yang kurang mampu,” katanya.
Untuk memudahkan pemantauan, penempatan anak asuh akan disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal pejabat yang mendampingi. Dengan demikian, jarak antara pendamping dan anak lebih dekat sehingga perkembangan anak dapat dipantau secara berkala.
Germania mencontohkan, pejabat yang berdomisili di kawasan SP5 dapat mendampingi anak asuh yang tinggal di wilayah tersebut.
“Nanti dilihat dari jumlah kasus dan laporannya. Misalnya, jika saya berdomisili di kawasan SP5, pejabat bisa mendampingi anak asuh di wilayah SP5 supaya jaraknya lebih dekat dan terpantau,” ujarnya.
Pelaksanaan program ini juga akan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta pemerintah distrik dan kampung. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mendukung pendataan, pemantauan, dan intervensi sesuai kebutuhan anak.
Gedung UPTD PPA Dilengkapi Rumah Aman
Di luar penanganan stunting, DP3AP2KB Mimika juga memprioritaskan perlindungan perempuan dan anak, terutama dalam penanganan kasus kekerasan.
Untuk mendukung pelayanan tersebut, pemerintah daerah menargetkan pembangunan gedung baru UPTD PPA pada 2027. Fasilitas itu direncanakan mencakup kantor pelayanan sekaligus Rumah Aman bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan.
Germania mengatakan rencana pembangunan tersebut telah mendapat persetujuan Bupati Mimika. Lokasi lahannya juga telah disiapkan di kawasan dekat Keuskupan, tepatnya di sekitar pertigaan lampu merah KPPN.
“Pak Bupati sudah menyetujui pembangunan gedung tersebut dan sementara ini sedang kami kejar prosesnya agar masuk anggaran tahun depan. Lahannya sudah diberikan di area dekat Keuskupan, tepatnya di lokasi pertigaan lampu merah KPPN. Di situ nanti akan berdiri kantor UPTD PPA sekaligus Rumah Aman,” ungkapnya.
Pembangunan fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat layanan perlindungan dan pendampingan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan di Kabupaten Mimika. (nls)






