Kepala Daerah Paparkan Strategi Merawat Toleransi, dari Perda hingga Pelibatan Generasi Muda


KONTENMIMIKA.com, Timika – Komitmen pemerintah daerah dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kerukunan dan memperkuat toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Upaya tersebut perlu diwujudkan melalui kebijakan yang jelas, dukungan anggaran, penguatan kelembagaan, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Hal itu mengemuka dalam Sesi VI Paralel Tematik Panel D Konferensi Kota Toleran 2026 bertema “Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Kota Toleran” yang berlangsung di Hotel Horison Diana, Timika, Senin 16 November 2026.

Diskusi yang dimoderatori Peneliti Senior SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, menghadirkan sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah daerah, yakni Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim, Bupati Sambas H. Satono, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani, serta Wali Kota Tegal H. Dedy Yon Supriyono.

Wali Kota Bogor, Dedie Abdu Rachim, mengatakan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menangani persoalan intoleransi. Menurutnya, pengalaman Kota Bogor menunjukkan bahwa persoalan keberagaman harus ditangani melalui dialog dan kebijakan jangka panjang.

Ia mengakui, Kota Bogor pernah menghadapi sejumlah persoalan terkait kehidupan beragama, di antaranya polemik GKI Yasmin, Syiah, dan Ahmadiyah. Pengalaman tersebut menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah penyelesaian secara tepat.

Dedie menjelaskan, pemerintah Kota Bogor berupaya membangun solusi melalui dialog dengan tokoh agama dan masyarakat. Untuk jangka panjang, pemerintah juga memperkuat landasan hukum melalui peraturan daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyusunan Perda tentang musyawarah atau Badan, yang mengedepankan penyelesaian persoalan melalui musyawarah untuk mufakat. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan kebijakan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai bagian dari penguatan toleransi.

Menurutnya, pengelolaan informasi di media sosial juga menjadi tantangan tersendiri. Persoalan yang awalnya bersifat lokal dapat berkembang luas apabila tidak ditangani dengan komunikasi yang baik.

Sementara itu, Bupati Sambas, H. Satono, menekankan pentingnya kehadiran pemerintah di tengah seluruh kelompok masyarakat tanpa membedakan suku maupun agama.

Ia mengingatkan pengalaman konflik sosial yang pernah terjadi di Sambas pada 1997. Menurutnya, kondisi damai yang dirasakan masyarakat saat ini merupakan hasil kerja bersama berbagai unsur masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

Satono menegaskan, pemerintah harus hadir dan merangkul semua kelompok masyarakat. Ia juga mencontohkan pengalamannya menghadiri kegiatan di sejumlah rumah ibadah dalam satu hari sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman.

“Kuncinya hari ini pemerintah harus hadir di semua komponen, semua suku bangsa, semua agama kita rawat bersama-sama. Rangkul semua tangan, berjalan, berdiri, duduk sama-sama tinggi sama rendah,” ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, memaparkan pendekatan Kota Surakarta melalui konsep harmoni budaya. Menurutnya, keberagaman budaya dan tradisi harus ditempatkan dalam satu ruang kehidupan yang saling menghormati.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Surakarta memperkuat komitmen tersebut melalui Perda Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat. Regulasi itu menjadi salah satu dasar untuk membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif dan memberikan ruang setara bagi seluruh warga.

Selain regulasi, penguatan kelembagaan dilakukan melalui kolaborasi dengan FKUB dan berbagai forum masyarakat hingga tingkat kelurahan. Pemerintah juga mendorong internalisasi nilai Pancasila, pencegahan dini konflik dan radikalisme, serta dukungan terhadap lembaga keagamaan.

Astrid mengatakan, pendidikan toleransi perlu dimulai sejak dini dengan melibatkan generasi muda dan lingkungan sekolah. Hal ini penting untuk membangun sikap saling menghormati sekaligus mencegah perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan.

Kota Surakarta juga mengembangkan berbagai kegiatan berbasis budaya, seperti pemasangan ornamen perayaan hari besar keagamaan, kirab kerukunan, kegiatan lintas agama di Balai Kota, hingga pengembangan kampung toleransi.

Menurutnya, toleransi tidak hanya diwujudkan melalui dialog atau penanganan konflik, tetapi juga dapat tumbuh melalui seni, festival, dan kegiatan budaya yang mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang.

Sementara itu, Wali Kota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono, menyoroti pentingnya dukungan anggaran dan regulasi dalam memperkuat peran FKUB.

Ia menyebutkan, Pemerintah Kota Tegal telah menerbitkan Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Perda Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Selain itu, Kota Tegal juga membentuk Forum Pemuda Antar Umat (Formap) melalui SK Wali Kota Nomor 1 Tahun 2026 sebagai wadah bagi generasi muda lintas agama.

Dedy menilai pelibatan pemuda sangat penting karena keberlanjutan toleransi membutuhkan generasi yang memiliki pemahaman dan sikap yang sama dalam menyikapi perbedaan.

Ia juga memaparkan kebijakan pemerintah dalam memberikan kepastian ketersediaan lahan pemakaman bagi warga lintas agama, melalui pengaturan blok pemakaman bagi kelompok masyarakat yang berbeda keyakinan.

Salah satu persoalan yang berhasil dimediasi Pemerintah Kota Tegal adalah penyelesaian usulan pendirian tempat ibadah yang telah berlangsung selama 34 tahun. Melalui mediasi bersama Kementerian Agama, MUI, dan unsur terkait, akhirnya tercapai kesepakatan pada Juli 2026.

Dedy berharap aturan pendirian rumah ibadah dapat dievaluasi dan disederhanakan agar masyarakat memperoleh kemudahan dalam menjalankan hak beribadah, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Melalui pemaparan tersebut, para kepala daerah menunjukkan berbagai pendekatan dalam merawat toleransi, mulai dari penyelesaian konflik melalui dialog, penguatan regulasi, dukungan terhadap FKUB, hingga pelibatan generasi muda dan pengembangan kegiatan budaya.

Keseluruhan upaya tersebut menegaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah perlu berjalan beriringan dengan partisipasi masyarakat agar kerukunan dan perdamaian dapat terpelihara secara berkelanjutan. (Ai)

Berita Terkait

Top