Pemkab Mimika Dorong Penataan Ruang Kokonao, RDTR Masuk Tahap Konsultasi Publik Kedua
KONTENMIMIKA.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika terus mendorong percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Kokonao guna mendukung pembangunan kawasan yang terarah, memberikan kepastian pemanfaatan ruang, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Petrus Pali Amba, pada kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) II RDTR dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (RanperKada) Wilayah Perencanaan Kokonao, di Horison Ultima, Jalan Hassanudin, Rabu 18 November 2026.

Dalam sambutan tersebut, Petrus menjelaskan bahwa Rencana Tata Ruang Kabupaten Mimika telah menetapkan sejumlah kawasan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), baik berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi maupun sosial budaya.
Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi Kawasan Cepat Tumbuh Ekonomi di Distrik Mimika Timur dan Distrik Mimika Barat Jauh. Sementara itu, dari kepentingan sosial budaya, terdapat Kawasan Pelestarian Budaya di Distrik Mimika Barat.
Menurutnya, penetapan kawasan strategis tersebut membutuhkan perencanaan tata ruang yang lebih rinci, terarah, dan berwawasan lingkungan agar pemanfaatan ruang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan tanpa mengabaikan daya dukung lingkungan.
“Pemerintah Kabupaten Mimika terus berkomitmen mendukung penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada kawasan strategis kabupaten guna memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang, mendukung pembangunan, serta melindungi daya dukung lingkungan,” demikian disampaikan dalam sambutan Bupati.
Ia menjelaskan, dalam rangka percepatan penyusunan RDTR, Direktorat Jenderal Tata Ruang melalui Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan bantuan teknis penyusunan RDTR melalui anggaran belanja tambahan Tahun 2026, termasuk bagi Kabupaten Mimika.

Saat ini, penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan Kokonao telah memasuki tahapan Konsultasi Publik Kedua dan pembahasan KLHS. Tahapan ini menjadi kesempatan untuk membahas konsep materi teknis RDTR, rancangan peraturan kepala daerah, serta berbagai substansi perencanaan secara lebih mendalam.
Adapun sejumlah substansi yang menjadi pembahasan meliputi rencana pola ruang dan zona peruntukan kawasan, serta rencana struktur ruang yang mencakup jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, air minum, drainase, air limbah, pengelolaan limbah B3, persampahan, dan jaringan prasarana lainnya.
Selain itu, pembahasan mencakup indikasi program pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi, termasuk ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, intensitas pemanfaatan ruang, tata bangunan, serta ketentuan khusus lainnya.
Petrus menegaskan, konsultasi publik kedua dan pembahasan KLHS merupakan wadah penting untuk menghimpun aspirasi, saran, serta masukan dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, kalangan akademisi, tokoh masyarakat hingga unsur masyarakat lainnya.
Masukan tersebut diperlukan untuk menyempurnakan rencana struktur ruang, pola ruang, indikasi program, dan arahan zonasi di wilayah perencanaan Kokonao.
Lebih dari itu, forum tersebut juga menjadi momentum membangun komitmen bersama agar dokumen perencanaan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, memperhatikan kondisi wilayah, serta selaras dengan kearifan lokal.
Ia berharap seluruh pihak dapat berpartisipasi aktif memberikan masukan konstruktif sehingga penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan Kokonao menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kabupaten Mimika.
Dengan adanya RDTR tersebut, penataan ruang di wilayah Kokonao diharapkan memiliki arah yang lebih jelas, sehingga pembangunan dapat berjalan secara terencana dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan kepentingan masyarakat setempat. (Ai)






