KKT II Resmi Dibuka di Mimika, Rettob Ajak Rawat Keberagaman dan SETARA Institute Dorong Prakarsa Toleransi Daerah


KONTENMIMIKA.com, Timika – Kabupaten Mimika menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026. Forum nasional yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat dari sejumlah daerah di Indonesia ini resmi dibuka di Mimika, Papua Tengah, Minggu 15 November 2026.

Pembukaan KKT II Tahun 2026 dihadiri Bupati Mimika Johannes Rettob, S.Sos., M.M., Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, Direktur SETARA Institute Dr. Halili Hasan, S.Pd., M.A., serta sejumlah kepala daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi dan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam sambutannya, Bupati Johannes Rettob mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga dan memperkuat semangat toleransi di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial.

Menurut Rettob, keberagaman bukanlah penghalang untuk membangun kebersamaan, melainkan modal sosial yang harus dirawat bersama demi menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, rukun, dan saling menghormati.

Ia berharap KKT II tidak hanya menjadi forum pertemuan dan diskusi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat komitmen bersama dalam merawat kerukunan umat beragama serta mempererat hubungan antarsesama.

Rettob juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta, tamu undangan, serta pihak-pihak yang telah mengambil bagian dalam penyelenggaraan KKT II Tahun 2026.

Ia berharap konferensi tersebut menghasilkan gagasan, komitmen, dan langkah nyata untuk memperkuat toleransi serta menjaga keharmonisan masyarakat, tidak hanya di Mimika, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia.

Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Akmal Malik, turut memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi rangkaian kegiatan Konferensi Kota Toleran II Tahun 2026.

SETARA Institute: Toleransi Harus Tumbuh dari Daerah

Sementara itu, Direktur SETARA Institute, Dr. Halili Hasan, menegaskan bahwa makna Kota Toleran tidak hanya terbatas pada wilayah administratif yang berstatus kota.

Menurutnya, konsep kota dalam konferensi tersebut juga mencakup kabupaten, provinsi, hingga seluruh elemen masyarakat sipil yang berperan dalam membangun kehidupan harmonis.

“Konferensi Kota Toleran maknanya luas. Kota di sini bukan hanya unit pemerintahan yang bernama kota, tetapi juga kabupaten, provinsi, bahkan seluruh masyarakat sipil,” jelas Halili.

Ia menjelaskan, istilah kota dapat dimaknai melalui dua perspektif, yakni madinah yang menggambarkan peradaban dan kemajuan, serta city yang berakar dari kata civility atau kesantunan dalam bermasyarakat.

Kedua makna tersebut sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam menjunjung persatuan dan keberagaman melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Halili mengatakan, KKT menjadi ruang strategis untuk membahas perkembangan toleransi di daerah, mulai dari regulasi, berbagi pengetahuan, pertukaran praktik baik (best practices), hingga dinamika pelaksanaan program di masing-masing daerah.

Namun, menurutnya, esensi utama konferensi adalah membangun perjumpaan, memperkuat kolaborasi, dan menyatukan komitmen seluruh pihak dalam menghadapi tantangan keberagaman.

Tiga Pilar Kepemimpinan dan Peran FKUB

Halili menilai persoalan toleransi tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata. Diperlukan keterlibatan berbagai elemen masyarakat agar perbedaan identitas tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan untuk memperkokoh persatuan bangsa.

Ia juga mengapresiasi berbagai inisiatif pembangunan daerah, termasuk keterlibatan IKATMI dan KATMI serta masyarakat sipil di Kabupaten Mimika.

Menurutnya, penguatan ekosistem toleransi, harmoni, dan pembangunan inklusif membutuhkan tiga pilar kepemimpinan, yakni kepemimpinan politik (political leadership), kepemimpinan ekonomi (economic leadership), dan kepemimpinan sosial (social leadership).

Selain itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dinilai memiliki peran penting sebagai infrastruktur sosial dalam menjaga kerukunan, membangun komunikasi, serta memperkuat hubungan harmonis di tengah masyarakat.

Pendidikan Toleransi bagi Generasi Muda

Halili juga menekankan pentingnya pendidikan toleransi, terutama bagi generasi muda.

Menurutnya, perkembangan teknologi dan media sosial menghadirkan tantangan tersendiri dalam membangun karakter serta ketahanan sosial generasi penerus.

Jika tidak dimanfaatkan secara bijak, ruang digital dapat menjadi sumber distraksi dan memperlemah hubungan sosial. Sebaliknya, teknologi digital dapat menjadi sarana memperluas komunikasi, membangun relasi, dan menumbuhkan sikap saling menghargai.

Dorong Prakarsa Toleransi dari Daerah

Dalam konteks kebijakan nasional, Halili mengungkapkan bahwa laporan tahunan mengenai pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia telah dilakukan sejak 2000. Namun, perubahan regulasi di tingkat nasional masih membutuhkan proses dan perjuangan panjang.

Karena itu, ia menilai inisiatif pemerintah daerah merupakan langkah strategis dan realistis untuk terus mendorong perubahan.

“Maka yang paling gampang bisa kita lakukan hari ini adalah mendorong prakarsa Mimika. Itu merupakan momentum baik untuk mendorong pemerintah daerah,” ungkapnya.

Halili juga berharap dapat membangun kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama guna memperkuat berbagai inisiatif positif yang tumbuh dari daerah.

Melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan pemerintah daerah, berbagai praktik baik diharapkan dapat berkembang menjadi gerakan bersama dalam memperkuat toleransi serta kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Melalui penyelenggaraan KKT II di Mimika, konferensi ini diharapkan tidak berhenti pada diskusi dan pertukaran pengalaman, tetapi menghasilkan gagasan, komitmen, serta langkah konkret yang memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat yang damai, inklusif, dan saling menghargai dalam keberagaman.

Adapun KKT II Tahun 2026 mengusung tema “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif dan Damai dalam Tata Kebinekaan.”

Pemilihan Mimika sebagai lokasi penyelenggaraan memiliki makna strategis karena daerah ini merupakan ruang perjumpaan berbagai kelompok agama, etnis, budaya, dan komunitas dengan dinamika sosial yang khas.

Melalui forum nasional ini, pengalaman Mimika dalam membangun kerukunan diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain sekaligus memperkuat praktik toleransi dari Indonesia Timur untuk Indonesia. (Ai)

Berita Terkait

Top