Pemkab Mimika Luncurkan MAITUA, Perangkat Daerah Diminta Samakan Data
KONTENMIMIKA.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika meluncurkan aplikasi Mimika Integrasi Satu Data (MAITUA) untuk menyatukan pengelolaan data antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Sistem ini diharapkan mengurangi perbedaan data, mempercepat akses informasi, dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Aplikasi yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Mimika itu diluncurkan bersamaan dengan rapat koordinasi Forum Satu Data di Hotel Grand Tembaga, Jalan Yos Sudarso, Timika, Papua Tengah, Selasa, 3 November 2026.
Kepala Bidang Statistik Diskominfo Mimika, Spedy Paereng, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mendorong pemanfaatan sistem informasi terintegrasi dalam pengelolaan data perangkat daerah.
Menurut dia, forum ini juga menjadi ruang untuk menyamakan standar data, memperkuat koordinasi antara produsen data dan walidata, serta meningkatkan kualitas statistik sektoral di Kabupaten Mimika.
Kegiatan diikuti perangkat daerah selaku produsen data, walidata, walidata pendukung, pengelola data, dan operator aplikasi. Narasumber berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Mimika, tim teknis PT Global Intermedia Nusantara, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika.
Bupati Mimika Johannes Rettob diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Sekretariat Daerah Mimika, Yohana Paliling, saat membuka kegiatan. Ia didampingi Kepala Diskominfo Mimika, Yan Slamat Purba.
Data Terpadu Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan
Dalam sambutannya, Yohana mengatakan data memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Karena itu, data yang dikelola pemerintah harus akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses.
Menurut dia, MAITUA menjadi sarana untuk mengintegrasikan data antarperangkat daerah, mengurangi perbedaan informasi, meningkatkan efisiensi pengelolaan data, serta menyediakan informasi berkualitas untuk perencanaan pembangunan.
Yohana berharap rapat koordinasi Forum Satu Data dapat memperkuat sinergi antara pembina data, walidata, walidata pendukung, dan produsen data di lingkungan pemerintah daerah.
Ia menegaskan setiap perangkat daerah harus berkomitmen menyampaikan data tepat waktu, melakukan pemutakhiran secara berkala, dan memastikan informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap perangkat daerah wajib memiliki komitmen untuk menyampaikan data secara tepat waktu, melakukan pemutakhiran secara berkala, serta memastikan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya perbedaan antarinstansi,” ujarnya.
Yohana juga meminta Diskominfo selaku walidata dan BPS Mimika selaku pembina data statistik terus melakukan koordinasi, pendampingan teknis, serta pemantauan kualitas data.
Menurut dia, pengelolaan data terintegrasi tidak boleh berhenti sebagai urusan administrasi. Informasi yang tersedia harus digunakan untuk menentukan prioritas pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, mengevaluasi kinerja pemerintah, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Diskominfo Tekankan Keamanan Data
Kepala Diskominfo Mimika, Yan Slamat Purba, menyoroti pentingnya keamanan informasi dalam penerapan aplikasi MAITUA. Ia menekankan tiga aspek yang harus diperhatikan, yakni sumber daya manusia, proses verifikasi data, dan keamanan sistem.
Dari sisi sumber daya manusia, Yan mengatakan integritas aparatur yang mengelola data perlu diperkuat. Setiap petugas harus memiliki komitmen menjaga kerahasiaan informasi dan tidak menyalahgunakan akses yang diberikan.
Pada aspek verifikasi, data yang disampaikan setiap OPD harus melalui pemeriksaan berjenjang dan mendapat persetujuan pimpinan sebelum diserahkan kepada Diskominfo sebagai walidata.
Adapun dari sisi teknologi, perangkat dan aplikasi harus dilengkapi sistem pengamanan yang memadai, termasuk penggunaan firewall, untuk mencegah peretasan dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang.
Yan mengatakan berbagai kegiatan dan program pemerintah sebenarnya telah dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Namun, informasi mengenai kegiatan tersebut kerap terlambat atau tidak dimasukkan ke dalam aplikasi MAITUA.
Karena itu, ia meminta seluruh pimpinan OPD dan operator lebih disiplin memperbarui data agar informasi pemerintahan tetap akurat, aman, dan mutakhir.
Komitmen seluruh perangkat daerah, menurut Yan, menjadi kunci agar MAITUA dapat berfungsi sebagai sistem integrasi data yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Mimika. (nls)
