Dari Mimika untuk Indonesia, Akmal Malik Ajak Kepala Daerah Jadi Pelopor Toleransi


KONTENMIMIKA.com, Timika – Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 resmi dibuka di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Minggu 15 November 2026. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, hadir mewakili Menteri Dalam Negeri sekaligus membuka secara resmi kegiatan tersebut.

Konferensi yang mengangkat tema “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif dan Damai dalam Tata Kebinekaan” ini menjadi momentum memperkuat komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberagaman serta kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Mimika Johannes Rettob, Wakil Bupati Emanuel Kemong, Direktur SETARA Institute Dr. Halili Hasan, S.Pd., M.A., sejumlah kepala daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi dan berbagai elemen masyarakat.

Dalam sambutannya, Akmal Malik menyampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri belum dapat hadir karena sedang menjalankan tugas di Aceh. Meski demikian, ia menyampaikan apresiasi kepada SETARA Institute, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Mimika serta seluruh pihak yang telah menginisiasi dan menyukseskan konferensi tersebut.

Menurut Akmal, penyelenggaraan KKT II di Mimika memiliki arti strategis. Konferensi ini bukan sekadar forum pertemuan dan pertukaran gagasan, tetapi menjadi ruang konsolidasi nasional untuk memperkuat komitmen bersama dalam merawat keberagaman dan menjaga kerukunan masyarakat.

Ia menegaskan, Indonesia merupakan bangsa yang dibangun di atas keberagaman suku, bahasa, tradisi, budaya, agama dan kepercayaan. Karena itu, semangat Pancasila dan persatuan nasional harus terus dijaga.

Akmal Malik: Kepala Daerah Harus Jadi Pelopor Toleransi

Akmal mengatakan, membangun masyarakat yang toleran bukan pekerjaan sederhana. Ada sejumlah tantangan yang harus menjadi perhatian bersama, mulai dari sikap eksklusivisme dan diskriminasi, meningkatnya ketegangan sosial berbasis identitas, penyebaran informasi provokatif melalui media sosial hingga potensi konflik akibat kesenjangan sosial.

Karena itu, toleransi tidak boleh hanya dibebankan kepada pemerintah pusat, FKUB maupun organisasi keagamaan. Toleransi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah.

Ia mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga menjadi pelopor lahirnya berbagai gagasan dan inovasi dalam membangun masyarakat yang toleran, inklusif dan damai.

Menurutnya, kepala daerah merupakan pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat. Kebijakan, keputusan dan sikap kepala daerah memiliki pengaruh besar terhadap kondisi sosial di wilayah masing-masing.

Akmal juga mengajak para kepala daerah untuk tidak terus-menerus mencari perbedaan, tetapi lebih mengedepankan persamaan sebagai dasar membangun kebersamaan.

Ia mencontohkan kegiatan lintas agama melalui aktivitas sosial bersama, seperti menanam, merawat hingga memanen tanaman. Kegiatan sederhana tersebut dapat menjadi ruang perjumpaan yang mempererat hubungan masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama maupun kelompok.

Dorong Pendidikan Toleransi Sejak Dini

Selain kepemimpinan daerah, Akmal menekankan pentingnya pendidikan toleransi di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi.

Menurutnya, generasi muda perlu dibiasakan berinteraksi dan bekerja sama dengan teman-teman yang memiliki latar belakang agama, suku dan budaya berbeda.

Ia mencontohkan kegiatan menanam tanaman bersama di lingkungan sekolah. Anak-anak dapat belajar menanam, merawat hingga memanen hasilnya bersama-sama tanpa melihat perbedaan latar belakang.

Dengan demikian, nilai kebersamaan dan saling menghormati tidak hanya diajarkan melalui teori, tetapi juga dipraktikkan langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Akmal berharap semakin banyak kepala daerah yang tidak hanya dikenal karena keberhasilan pembangunan dan kemampuan ekonomi, tetapi juga karena kepemimpinan yang inklusif serta mampu merawat keberagaman.

Ia menegaskan masa depan Indonesia bukan hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh kemampuan bangsa menjaga persatuan, menghormati perbedaan dan memastikan seluruh masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai.

Bupati Mimika: Perbedaan Adalah Modal Sosial

Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan bahwa keberagaman merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama.

Menurutnya, melalui sikap saling menghargai, menghormati perbedaan dan membangun komunikasi yang baik, masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan demokratis.

Ia menegaskan bahwa perbedaan bukan penghalang untuk membangun kebersamaan, melainkan modal sosial dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, rukun dan saling menghormati.

Johannes berharap KKT II tidak hanya menjadi forum pertemuan dan diskusi, tetapi juga ruang untuk memperkuat komitmen bersama dalam merawat kerukunan umat beragama dan mempererat hubungan antarsesama.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, tamu undangan dan semua pihak yang telah mengambil bagian dalam penyelenggaraan konferensi tersebut.

SETARA Institute Dorong Prakarsa Toleransi dari Daerah

Direktur SETARA Institute, Dr. Halili Hasan, S.Pd., M.A., menjelaskan bahwa konsep Kota Toleran dalam KKT tidak terbatas pada daerah yang berstatus kota secara administratif, tetapi juga mencakup kabupaten, provinsi hingga seluruh elemen masyarakat sipil.

Menurut Halili, istilah kota dapat dimaknai melalui dua perspektif, yakni madinah yang menggambarkan peradaban dan kemajuan serta city yang berakar dari kata civility atau kesantunan dalam bermasyarakat.

Ia menjelaskan KKT menjadi ruang strategis untuk membahas perkembangan toleransi di daerah, mulai dari regulasi, berbagi pengetahuan, pertukaran praktik baik hingga dinamika pelaksanaan program di masing-masing daerah.

Halili menilai persoalan toleransi tidak dapat diselesaikan pemerintah semata. Diperlukan keterlibatan berbagai elemen masyarakat agar perbedaan identitas tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan untuk memperkokoh persatuan bangsa.

Ia menyebut penguatan ekosistem toleransi, harmoni dan pembangunan inklusif membutuhkan tiga pilar kepemimpinan, yakni kepemimpinan politik, kepemimpinan ekonomi dan kepemimpinan sosial.

Selain itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dinilai memiliki peran penting sebagai infrastruktur sosial dalam menjaga kerukunan serta membangun komunikasi dan hubungan harmonis di tengah masyarakat.

Halili juga menyoroti pentingnya pendidikan toleransi bagi generasi muda, terutama di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang menghadirkan tantangan tersendiri dalam membangun karakter serta ketahanan sosial generasi penerus.

Ia mengungkapkan, laporan tahunan mengenai pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia telah dilakukan sejak 2000. Namun, perubahan regulasi di tingkat nasional masih membutuhkan proses dan perjuangan panjang.

Karena itu, ia menilai prakarsa pemerintah daerah menjadi langkah strategis dan realistis untuk terus mendorong perubahan.

“Maka yang paling gampang bisa kita lakukan hari ini adalah mendorong prakarsa Mimika. Itu merupakan momentum baik untuk mendorong pemerintah daerah,” ungkapnya.

Melalui KKT II di Mimika, Halili berharap terbangun kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama, guna memperkuat berbagai inisiatif positif yang tumbuh dari daerah.

Konferensi ini diharapkan tidak berhenti pada diskusi dan pertukaran pengalaman, tetapi menghasilkan gagasan, komitmen serta langkah konkret yang berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat yang damai, inklusif dan saling menghargai dalam keberagaman. (trm)

Berita Terkait

Top