KNPB Mimika Soroti Isu “Papua Darurat Militer dan Kemanusiaan”
KONTENMIMIKA.com, Timika — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Mimika menggelar aksi damai dengan membawa isu “Papua Darurat Militer dan Kemanusiaan” di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Jalan Cenderawasih, Timika, Papua Tengah, Sabtu, 15 Agustus 2026.
Aksi tersebut berlangsung tertib. Massa diterima langsung oleh Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau, Wakil Ketua I Asri Akkas, Wakil Ketua III Ester Cenawatme, serta sejumlah anggota DPRK Mimika, yakni Amons Jamang, Simson Gwijangge, dan Desy Putrika.
Ketua KNPB Mimika Yanto Awerkion mengatakan aksi itu digelar untuk mengingat kembali New York Agreement yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962.
Menurut Yanto, KNPB menilai perjanjian tersebut tidak melibatkan orang Papua dalam prosesnya. Ia juga menyebut situasi Papua saat ini berada dalam kondisi yang mereka anggap sebagai darurat militer dan kemanusiaan.
“Ini kembali lagi akan disampaikan terus dan terus kepada dunia, bahkan Indonesia. Situasi Papua saat ini sedang dalam kondisi darurat militer dan kemanusiaan,” kata Yanto.
Ia berharap pemerintah pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia, merespons kondisi yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Menurut dia, perhatian terhadap situasi di Papua diperlukan untuk mencegah jatuhnya korban jiwa serta mendorong terciptanya kedamaian di Tanah Papua.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau mengatakan lembaganya akan meneruskan surat tuntutan yang disampaikan massa ke tingkat yang lebih tinggi.
Primus mengapresiasi massa KNPB yang menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib.
“Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah datang ke rumah rakyat. DPR ini adalah rumah rakyat,” ujar Primus.
Ia mengatakan DPRK Mimika memiliki kewenangan di tingkat daerah. Karena itu, aspirasi yang telah diterima akan diteruskan sesuai mekanisme kepada lembaga di tingkat yang lebih tinggi, termasuk DPR RI.
“Surat yang sudah diberikan ini akan kami lanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Sama seperti surat yang pernah masuk, kami lanjutkan, karena kami ini tingkat daerah,” katanya.
Primus menegaskan DPRK Mimika akan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat sesuai aturan serta mekanisme yang berlaku.
“Sekali lagi terima kasih. Kita di Tanah Papua tidak mau berdosa terhadap Tuhan dan leluhur yang ada di Tanah Papua,” ujarnya.
Aksi KNPB Mimika kemudian berakhir dengan tertib tanpa adanya insiden. Massa membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasi dan menyerahkan surat tuntutan kepada DPRK Mimika. (nls)
