Pemkab Mimika Perkuat Profesionalisme Protokol Pemerintahan, Bupati JR Soroti Pentingnya Komunikasi dalam Kerja
KONTENMIMIKA.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika mengumpulkan sekitar 150 peserta dalam Rapat Koordinasi Protokol di Hotel Grand Tembaga Timika, Selasa, 8 September 2026. Forum ini digelar untuk menyamakan pemahaman tentang keprotokolan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan dalam setiap agenda pemerintahan.
Rakor yang berlangsung hingga 10 September itu mengusung tema “Protokol Profesional, Pelayanan Prima, Citra Pemerintah yang Berwibawa.” Pesertanya berasal dari organisasi perangkat daerah, distrik, kelurahan, kampung, instansi vertikal, organisasi masyarakat, hingga mitra pemerintah daerah.
Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan profesionalisme protokol tidak sebatas kemampuan teknis. Menurut dia, petugas protokol harus mampu memastikan setiap agenda dipersiapkan secara matang, dilaksanakan tepat waktu, serta ditunjang disiplin dan komunikasi yang baik.
“Pelayanan prima berarti memberikan pelayanan terbaik kepada pimpinan, tamu, masyarakat, maupun seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan pemerintahan,” kata Johannes.
Ia meminta petugas protokol memahami tugas, fungsi, kewenangan, dan mekanisme kerja secara seragam. Ketelitian, kemampuan berkoordinasi, kedisiplinan, serta kepekaan membaca situasi di lapangan, kata dia, menjadi bagian penting dalam pekerjaan protokol.
Johannes juga menekankan pentingnya komunikasi dalam setiap kegiatan pemerintahan. Menurut dia, koordinasi yang buruk dapat mengganggu jalannya agenda dan menimbulkan kesalahan teknis.
“Setiap kegiatan yang dilakukan, komunikasi secara jelas itu sangat penting,” ujarnya.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Fatima Sinubun, mengatakan rakor tersebut digelar untuk menyelaraskan pemahaman mengenai aturan keprotokolan, terutama tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.
Selain menyamakan persepsi, forum itu menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan protokoler selama ini. Berbagai kendala teknis di lapangan dibahas untuk mencari solusi dan mencegah terjadinya kesalahan dalam pengaturan agenda pemerintahan.
Fatima mengatakan kegiatan tersebut juga ditujukan untuk membangun pola pelayanan keprotokolan yang seragam dan baku. Dengan demikian, pengaturan tata tempat pejabat, urutan acara, hingga kelancaran kegiatan dapat berjalan lebih tertib.
Rakor menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Negara, serta Lembaga Pelatihan Sekolah Etika Keprotokolan dan Kepemimpinan Indonesia. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mimika, Ananias Faot, turut memberikan materi.
Menurut Fatima, peningkatan kapasitas petugas protokol diperlukan untuk menjaga citra dan wibawa pemerintah. Pelayanan protokoler, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan kelancaran acara, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap pimpinan, tamu, dan lembaga pemerintahan.
Rakor tersebut dibuka oleh Bupati Johannes Rettob. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dan diskusi bersama peserta.
Pemerintah Kabupaten Mimika berharap forum tiga hari itu menghasilkan pemahaman dan pola kerja keprotokolan yang lebih terkoordinasi, tertib, serta profesional dalam setiap agenda pemerintahan. (trm)
