Kapolda Papua Tengah: Pengamanan Freeport Jangan Menunggu Gangguan Terjadi
TIMIKA, KONTENMIMIKA.com — Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini menegaskan pengamanan objek vital nasional PT Freeport Indonesia harus dilakukan secara antisipatif. Aparat diminta memperkuat deteksi dini, kesiapsiagaan personel, serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Hal tersebut disampaikan Jermias saat memimpin Analisa dan Evaluasi (Anev) Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional PT Freeport Indonesia dengan tema “Sinkronisasi Langkah Teknis dan Taktis Penanganan Situasi Kamtibmas” di Timika, Kabupaten Mimika, Selasa 11 Agustus 2026.
Anev tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan Operasi Amole I Tahun 2026 Polda Papua Tengah yang memiliki tugas strategis dalam pengamanan objek vital nasional PT Freeport Indonesia.
Menurut Jermias, pola pengamanan tidak boleh hanya mengandalkan tindakan setelah gangguan keamanan terjadi. Aparat harus mampu membaca potensi ancaman dan mengambil langkah pencegahan sejak dini.
“Dinamika kamtibmas serta potensi gangguan keamanan membutuhkan pola pengamanan yang terukur dan mampu beradaptasi dengan perkembangan situasi. Saya tidak ingin kita bekerja hanya setelah terjadi gangguan. Kita harus mampu membaca situasi sebelum gangguan itu terjadi,” tegas Jermias.
Deteksi dini dan pemetaan kerawanan diperkuat
Jermias meminta jajaran melakukan evaluasi secara objektif terhadap seluruh tahapan pelaksanaan operasi, mulai dari perencanaan, kesiapan personel dan sarana prasarana, kegiatan preventif, patroli, pengawalan, hingga respons terhadap gangguan keamanan.
Ia juga meminta fungsi intelijen dan pemantauan wilayah diperkuat, termasuk pemetaan terhadap daerah yang memiliki potensi kerawanan.
“Harus diperkuat fungsi intelijen, monitoring wilayah, pemetaan potensi kerawanan serta komunikasi dengan masyarakat dan seluruh stakeholder. Setiap informasi, sekecil apa pun yang berpotensi mengganggu keamanan, harus segera dianalisis dan ditindaklanjuti sesuai prosedur,” ujarnya.
Kapolda ingatkan kesiapsiagaan personel
Selain deteksi dini, Jermias meminta personel Operasi Amole menjaga disiplin, kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan profesionalisme selama bertugas.
Ia meminta setiap personel memahami tugas dan tanggung jawabnya serta tidak menganggap remeh potensi ancaman.
“Dalam pelaksanaan tugas, keselamatan personel juga menjadi perhatian utama. Para komandan diminta mengetahui keberadaan dan kondisi anggotanya, memastikan komunikasi berjalan baik, dukungan logistik terpenuhi serta setiap pergerakan personel direncanakan secara matang,” katanya.
Jermias juga menekankan pentingnya sinergi dalam pengamanan Freeport. Menurut dia, keamanan objek vital nasional tersebut tidak dapat menjadi tanggung jawab Polri semata.
Sinergi antara TNI-Polri, pemerintah daerah, PT Freeport Indonesia, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan unsur terkait lainnya harus terus diperkuat.
“Hindari ego sektoral, kedepankan koordinasi dan kolaborasi. Keamanan adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Minta personel tetap humanis
Di tengah penekanan terhadap kesiapsiagaan dan pengamanan objek vital, Jermias meminta personel tetap mengedepankan pendekatan humanis ketika berinteraksi dengan masyarakat.
Menurut dia, kehadiran aparat harus memberikan rasa aman kepada masyarakat.
“Laksanakan tugas dengan senyum, sapa dan salam. Setiap tindakan kepolisian harus profesional, proporsional, terukur dan sesuai ketentuan hukum,” ujar Jermias.
Ia mengatakan pendekatan tersebut penting agar masyarakat melihat kepolisian sebagai institusi yang memberikan perlindungan dan pelayanan.
“Kita ingin masyarakat melihat Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat,” katanya.
Jermias juga mengingatkan seluruh personel menjaga integritas dan nama baik institusi. Para kepala satuan tugas dan komandan diminta melakukan pengawasan melekat untuk mencegah pelanggaran disiplin, kode etik maupun tindak pidana selama operasi berlangsung.
“Satu orang melakukan pelanggaran, dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh institusi. Karena itu, jaga sikap, perilaku dan tutur kata serta jangan melakukan tindakan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat dan merusak nama baik Polri,” pungkasnya. (trm)
