Dinsos Mimika Tegaskan Penonaktifan 5.000 Peserta BPJS Kesehatan Kewenangan Kemensos


KONTENMIMIKA.com, Timika – Dinas Sosial Kabupaten Mimika menegaskan penonaktifan ribuan peserta BPJS Kesehatan di wilayah tersebut bukan dilakukan pemerintah daerah, melainkan Kementerian Sosial. Pemerintah Kabupaten Mimika kini berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk mencari solusi bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan mendesak.

Kepala Dinas Sosial Mimika, Hasan Kemong, mengatakan kewenangan penonaktifan peserta berada di pemerintah pusat. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa kebijakan tersebut bukan keputusan Dinas Sosial setempat.

“Bukan Dinas Sosial yang menonaktifkan BPJS. Tidak. Yang menonaktifkan adalah dari Kementerian Sosial. Ini harus dipahami dengan baik,” kata Hasan saat diwawancarai di Timika, Rabu, 4 November 2026.

Menurut Hasan, setelah penonaktifan tersebut, Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan Kabupaten Mimika untuk menangani warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan segera.

Ia mengatakan Bupati Mimika telah memberikan arahan agar warga dengan kebutuhan medis mendesak dapat dibantu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPJS Mimika untuk mencari solusinya. Akhirnya Bapak Bupati bilang, kalau memang ada yang urgent bisa dibebankan ke APBD,” ujarnya.

Jumlah Peserta Penerima Bantuan Berkurang

Hasan menyebut jumlah peserta BPJS Kesehatan yang sebelumnya menerima bantuan pemerintah di Mimika mencapai lebih dari 8.000 orang. Namun, setelah proses pemutakhiran dan penonaktifan, jumlahnya kini tersisa sekitar 5.000 peserta.

Menurut dia, penonaktifan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pemeriksaan tersebut antara lain mengacu pada data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Peserta yang dinilai sudah mampu secara ekonomi, telah bekerja, atau mengalami perubahan status kependudukan dapat dikeluarkan dari daftar penerima bantuan.

Hasan menegaskan proses penilaian menggunakan data kependudukan secara nasional, bukan semata-mata berdasarkan keputusan pemerintah kabupaten.

“Penonaktifan karena melihat dari KTP dan KK. Kalau memang tidak mampu, tidak mungkin dinonaktifkan. Dipantau semua. KTP kan nasional, bukan kabupaten,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial berharap koordinasi lintas instansi dapat memastikan warga yang benar-benar membutuhkan tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan. (nls)

Berita Terkait

Top