Pemkab Mimika Dorong OPD Integrasikan Isu Kependudukan dalam Program Pembangunan


KONTENMIMIKA.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Langkah ini diperlukan agar kebijakan pemerintah lebih sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan persebaran penduduk di setiap wilayah.

Dorongan tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Distrik dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Mimika di Horison Diana, Jalan Budi Utomo, Timika, Rabu, 18 November 2026.

Kegiatan ini diikuti perwakilan OPD terkait, pemerintah distrik, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh adat, lembaga swadaya masyarakat, serta perguruan tinggi di Timika.

Sekretaris DP3AP2KB Mimika, Germania Jeujanan, mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan memperkenalkan dokumen GDPK kepada pemerintah distrik dan para pemangku kepentingan, memberikan pemahaman mengenai PJPK, serta memperkuat koordinasi antarinstansi dalam pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk.

“Narasumber sosialisasi ini berasal dari Kepala Pusat Studi Kependudukan Universitas Cenderawasih, John Rahail,” kata Germania saat membacakan laporan panitia.

GDPK Menjadi Arah Kebijakan Jangka Panjang

Kegiatan dibuka oleh Bupati Mimika Johannes Rettob yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Yohana Paliling.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Yohana mengatakan pembangunan kependudukan merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah. Penduduk, menurut dia, bukan hanya menjadi objek pembangunan, melainkan juga subjek sekaligus pelaku utama pembangunan.

“Setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan kondisi, jumlah, kualitas, persebaran, dan dinamika penduduk,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Mimika memiliki karakteristik penduduk yang beragam, baik dari sisi sosial budaya, ekonomi, maupun persebaran wilayah. Keberagaman tersebut perlu dikelola melalui kebijakan pembangunan yang terencana dan berkelanjutan.

Menurut Yohana, GDPK menjadi arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka panjang. Sementara itu, PJPK berfungsi menerjemahkan arah kebijakan tersebut ke dalam program dan kegiatan yang terukur serta dapat dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.

Karena itu, seluruh OPD diminta mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Pemerintah distrik juga diharapkan berperan aktif menyampaikan sekaligus menerapkan kebijakan tersebut hingga tingkat kampung dan kelurahan.

Yohana turut menekankan pentingnya keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, LSM, dan perguruan tinggi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kependudukan di tengah masyarakat.

“Ketersediaan data kependudukan yang akurat dan mutakhir harus menjadi perhatian bersama agar setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan, pembangunan kependudukan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, melainkan membutuhkan koordinasi, kolaborasi, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan.

Dokumen GDPK juga diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan program pembangunan kesejahteraan penduduk dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Mimika 2025–2045.

“Artinya, dalam setiap lima tahun atau satu periode, ada hal yang menjadi prioritas dan konsentrasi pemerintah daerah serta pimpinan daerah pada periode tersebut,” ungkapnya.

Pembangunan Harus Menyesuaikan Karakteristik Wilayah

Narasumber sosialisasi, Kepala Pusat Studi Kependudukan Universitas Cenderawasih, John Rahail, menekankan bahwa pembangunan kependudukan perlu dilakukan melalui pendekatan terpadu dan melibatkan berbagai sektor.

Ia menjelaskan, berbagai indikator pembangunan manusia telah tercakup dalam dokumen Grand Design yang disusun pemerintah kabupaten. Dokumen tersebut, menurut dia, perlu diselaraskan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang dan visi-misi pemerintah daerah.

Rahail juga mengingatkan tantangan bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada 2035. Menurut dia, bonus demografi tidak akan memberikan manfaat secara otomatis tanpa persiapan melalui perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Indikator dalam PJPK, lanjutnya, bersifat lintas sektor. Karena itu, pelaksanaannya perlu dilakukan secara terpadu dan berbasis kewilayahan agar target pembangunan dapat dicapai sesuai rencana.

Ia mencontohkan sektor pendidikan. Dalam dokumen Grand Design, pembangunan pendidikan perlu memperhatikan tiga karakteristik geografis Mimika, yakni wilayah gunung, dataran, dan pesisir.

“Peningkatan kualitas layanan pendidikan tidak lagi dianggap sebagai tanggung jawab Dinas Pendidikan semata, melainkan melibatkan pendekatan kewilayahan dan sinergi lintas sektor,” ucapnya.

Menurut Rahail, peningkatan angka partisipasi anak sekolah memang menjadi salah satu indikator yang berkaitan dengan tugas Dinas Pendidikan. Namun, pencapaiannya juga membutuhkan dukungan instansi lain.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, misalnya, dapat berperan dalam mendukung partisipasi anak sekolah. Sementara itu, Dinas Perhubungan dapat berkontribusi melalui penyediaan akses jalan dan transportasi yang memudahkan anak menjangkau sekolah.

Pendekatan lintas sektor tersebut diharapkan membuat pembangunan kependudukan di Mimika berjalan lebih terarah, sesuai karakteristik wilayah, serta menjangkau kebutuhan masyarakat secara merata. (nls)

Berita Terkait

Top