Pemkab Mimika Kaji Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Empat Kampung
KONTENMIMIKA.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika mengkaji kebutuhan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di empat kampung yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan.
Kajian tersebut dibahas dalam Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Daerah Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil yang digelar di Cenderawasih 66, Jalan Cenderawasih, Timika, Papua Tengah, Rabu, 11 November 2026.

Kepala Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Natalia Membela, mengatakan kegiatan ini bertujuan menyampaikan hasil penjajakan awal dan studi kelayakan, membangun kesepahaman serta komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, sekaligus mengidentifikasi dukungan program lintas sektor di lokasi calon sasaran KAT.
Hal tersebut disampaikan Natalia saat membacakan laporan panitia.
Empat kampung yang menjadi sasaran kajian pemberdayaan KAT meliputi Kampung Aparuka di Distrik Mimika Barat, Kampung Aikawapuka di Distrik Mimika Tengah, serta Kampung Masasimamo dan Kampung Fakafuku di Distrik Agimuga.
Masyarakat Harus Menjadi Subjek Pemberdayaan

Kegiatan dibuka Bupati Mimika Johannes Rettob yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Mimika, Fransiskus Bokeyau. Pembukaan kegiatan turut didampingi Kepala Dinas Sosial Mimika, Hasan Kemong.
Dalam sambutannya, Fransiskus mengatakan semiloka tersebut menjadi ruang untuk mendengarkan pemaparan hasil kajian akademisi Universitas Cenderawasih mengenai penjajakan awal dan studi kelayakan pemberdayaan masyarakat adat terpencil di empat kampung sasaran.
Ia mengatakan pemerintah daerah menyadari masih terdapat kelompok masyarakat di wilayah terpencil yang membutuhkan perhatian, pendampingan, dan pelayanan pembangunan secara khusus.
Keterbatasan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program pemberdayaan.
Menurut Fransiskus, pemberdayaan masyarakat tidak boleh hanya menggunakan pendekatan dari atas ke bawah. Masyarakat harus dilibatkan sebagai subjek utama pembangunan agar dapat menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam setiap tahapan program.
“Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, sehingga mereka memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat aktif dalam setiap tahapan,” tegasnya.
Kajian Harus Sesuai Kondisi Lapangan

Kepada tim akademisi Universitas Cenderawasih, Fransiskus berpesan agar hasil kajian benar-benar didasarkan pada kondisi faktual di lapangan.
Kajian tersebut, kata dia, perlu memperhatikan aspek sosial budaya, kondisi geografis, kebutuhan masyarakat, serta berbagai tantangan yang dihadapi komunitas adat di wilayah sasaran.
Hasil studi kelayakan diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk menyusun program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing kampung.
Melalui semiloka ini, pemerintah daerah juga berupaya membangun komitmen lintas sektor agar dukungan terhadap komunitas adat terpencil dapat direncanakan secara terpadu dan berkelanjutan. (nls)






