4 Tuntutan Massa APM Demo Kantor DPRD Mimika, Tuntut Test Offline Kemudian …
Timika, KontenMimika.com – Ratusan Massa dari Aliansi Pencaker Mimika (APM) menggeruduk kantor DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, pada Selasa 27 Agustus 2024.
Aksi demo damai dari ratusan Orang Asli Papua di halaman kantor Wakil Rakyat itu menuntut 4 poin perihal penerimaan Calon PNS yang diumumkan Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Mimika pada 20 Agustus kemarin.
Massa demo dijumpai oleh sejumlah Anggota DPRD Mimika di antaranya, H. Iwan Anwar, Marthinus Walilo, Karel Gwijangge, Thobias Maturbongs , Lexy David Linturan dan Merry Pongutan.
Aksi demo berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan Polres Mimika dipimpin Kabag Ops, AKP Sajuri.
selain melakukan orasi, massa juga membawa spanduk ukuran besar dan pamflet-pamflet yang berisi empat tuntutan, di antaranya bertuliskan, ‘kuota 100 persen untuk Orang Asli Papua (OAP) dan tes offline pada tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Pemda Mimika tahun 2024’, ‘Jangan ada batasan usia dan harus ada perlakuan khusus bagi OAP dalam pelaksanaan tes CPNS’ dan lainnya.
Koordinator aksi demo, Yobet Magai dalam orasinya menyampaikan tuntutan bahwa tes CPNS formasi 2024 harus 100 persen untuk Orang Asli Papua.
“Tidak lagi ada jatah 80 persen atau 20 persen, untuk penerimaan CPNS di Pemda Mimika harus seratus persen Orang Asli Papua,” ujarnya.
Menurutnya, pemberlakuan Persyaratan Tes CPNS formasi tahun 2024 ini tidak melihat dengan kondisi di Kabupaten Mimika.
“Kami yang nganggur selama ini, kami minta tes CPNS ini berjalan sesuai harapan kami. Kami berharap persyaratan yang diminta ini jangan menyulitkan kami Orang Asli Papua,” pintanya.
Magai berharap, agar aspirasi massa APM ini dapat ditindaklanjuti oleh DPRD Mimika ke pihak eksekutif.
“DPRD Mimika adalah perwakilan masyarakat dan mewakili para pencaker, jadi dewan harus bisa merealisasikan tuntutan dari pencaker. Berikan kesempatan kepada OAP untuk menduduki jabatan di pemerintahan. Sudah cukup hak-hak kami dirampas,” tegasnya.
Senanda, orator lainnya Rafael Taorekeyau, meminta kuota menyeluruh bagi OAP dalam penerimaan CPNS kali ini.
“Jangan lagi ada presentase 80 atau 20 persen, untuk penerimaan CPNS tahun ini wajib seratus persen OAP. Kami sudah sangat menderita dengan kondisi kehidupan kami Orang Asli Papua di Mimika. Kami tidak mau tahu, penerimaan CPNS kali ini harus 100 persen orang asli Papua,” sembur tokoh pemuda Kamoro itu.
Sementara itu Bindoni Ansek mewakili Perempuan Papua meminta jalur penerimaan CPNS terbuka lebar bagi kaum hawa OAP.
“Gubernur Papua Tengah saat ini adalah seorang perempuan Papua, karena itu perempuan Papua mampu melahirkan dan menghidupkan pemimpin di Papua,” katanya.
“Saya yakin perempuan Papua mampu memimpin, sehingga berikan kesempatan kepada perempuan Papua untuk menjadi ASN, sehingga mengurangi pengangguran orang Papua,” imbuhnya.
Berinteraksi dengan massa demo, Ketua Bapemperda DPRD Mimika, H. Iwan Anwar menyampaikan terima kasih kepada pendemo yang sudah datang menyampaikan aspirasi di rumah rakyat dengan damai dan aman, tanpa ada aksi yang berlebihan.
“Ini sudah pas, DPRD adalah merupakan honai dan rumah rakyat. Kalian datang ke sini menyampaikan aspirasi secara baik. Dan tentunya DPRD Mimika sebagai representative masyarakat dapat menerimanya dan kami akan teruskan kepada pimpinan untuk dapat ditindak lanjuti,” ujarnya.
Anggota DPRD Mimika dari Fraksi Demokrat, Martinus Walilo menyatakan sangat mendukung dan aspirasi massa APM ini perlu diperjuangkan oleh DPRD Mimika.
“Karena program pemerintah dengan memberikan undang-undang Otsus bagi OAP, sehingga hak-haknya juga harus dihargai,” ungkapnya.
“Otsus diberikan pemerintah pusat untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada OAP untuk menjadi tuan di negerinya sendiri. Saya mendukung tes CPNS secara offline. Jangan samakan sistem penerimaan CPNS dengan di luar Papua. Harus ada kebijakan khusus,” tandas Walilo.
Setelah menyampaikan orasi, massa APM menyerahkan secara simbolis tuntutan itu kepada anggota DPRD Mimika, dan akhirnya membubarkan diri dengan tenang.
Adapun 4 poin yang dalam aksi demo tersebut antara lain:
- Kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Mimika 100 persen diisi oleh Orang Asli Papua (OAP).
- Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilaksanakan offline.
- Jangan ada batasan usia
- Harus ada perlakukan khusus bagi OAP dalam pelaksanaan tes CPNS.
(Admin)
