Pelaporan Jadi Kunci, Dukcapil Mimika Dorong Perbaikan Layanan hingga Distrik
MPP Mimika jalankan sekaligus layanan fisik dan digital, jadi contoh integrasi pelayanan sekawasan Papua.
TIMIKA, KONTENMIMIKA.com — Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Mimika, Slamet Sutedjo, menegaskan bahwa pembenahan sistem pelaporan menjadi fokus utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurut Slamet, selama ini pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Mimika telah berjalan cukup baik, baik dari sisi fisik maupun digital. Bahkan, Mimika disebut menjadi salah satu daerah di Tanah Papua yang mampu menjalankan kedua sistem tersebut secara bersamaan.
“MPP di Mimika sudah berjalan baik, baik fisik maupun digital. Ini menjadi capaian yang patut diapresiasi,” ujarnya, Rabu 22 April 2026.
Namun demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Ke depan, pelayanan yang sudah terpusat di MPP perlu diperluas hingga menjangkau tingkat distrik.
Slamet menyebut, saat ini sudah mulai dibangun pola pelayanan publik skala kecil di sejumlah wilayah, seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Distrik Kuala Kencana, serta beberapa wilayah pesisir.
“Setiap distrik seharusnya bisa menjadi pusat layanan. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu datang jauh ke kota untuk mengurus administrasi,” katanya.
Di sisi lain, ia menyoroti pentingnya inovasi berkelanjutan, terutama dalam hal pelaporan. Menurutnya, laporan yang akurat menjadi bagian penting dari akuntabilitas sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan masyarakat.
Pengukuran kepuasan publik, lanjutnya, juga harus dilakukan secara komprehensif melalui berbagai instrumen, seperti survei lapangan, forum konsultasi publik, hingga pemantauan ulasan masyarakat di platform digital.
“Indikatornya sederhana, prosedur tidak berbelit, layanan pengaduan berjalan, dan masyarakat merasakan langsung manfaatnya,” ujarnya.
Slamet mengakui, kendala utama yang masih dihadapi adalah kelengkapan pelaporan. Meski pelayanan di lapangan berjalan baik, tanpa didukung laporan administrasi yang memadai, penilaian kinerja bisa menjadi kurang optimal.
“Kerja lapangan dan pelaporan harus sejalan. Baik secara tertulis maupun fakta di lapangan harus sama-sama baik,” katanya.
Ia menegaskan, pembenahan pelaporan menjadi kunci untuk meningkatkan akuntabilitas sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mimika ke depan. (lsb)
