Pola Kerja Lamban Tak Lagi Relevan, Pemkab Mimika Dorong Reformasi Layanan Publik
Dari evaluasi ke aksi, layanan publik harus lebih cepat.
TIMIKA — Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam pola kerja pelayanan publik. Sistem kerja yang lamban dan kurang responsif dinilai tidak lagi relevan dengan tuntutan masyarakat saat ini.
Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, saat membuka kegiatan Evaluasi Kinerja Layanan Publik yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Ballroom Hotel Horison Ultima, Rabu 22 April 2026.
Menurut Emanuel, transformasi pelayanan publik menjadi sebuah keniscayaan. Aparatur pemerintah dituntut meninggalkan pola kerja lama dan beralih pada sistem yang lebih cepat, adaptif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Pola kerja lama yang lamban dan kurang responsif tidak lagi relevan. Diperlukan semangat perubahan, kreativitas, dan inovasi dari seluruh aparatur,” ujarnya.
Ia menilai pelayanan publik merupakan cermin utama kehadiran negara. Karena itu, kualitas layanan yang diberikan akan langsung memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Evaluasi kinerja, kata Emanuel, tidak boleh berhenti pada laporan administratif. Setiap hasil penilaian harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret dan terukur.
“Ini bukan sekadar menilai, tetapi ruang untuk introspeksi dan perbaikan bersama,” katanya.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga sistem dan prosedur layanan yang belum optimal.
Untuk itu, pemerintah daerah mendorong penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan tidak berbelit-belit menjadi standar yang harus dipenuhi.
Pemanfaatan teknologi informasi, lanjutnya, juga harus dimaksimalkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.
Emanuel mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme aparatur. Praktik yang berpotensi merusak kepercayaan publik harus dihindari.
Ia mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat sinergi dalam mendorong perbaikan layanan publik.
“Dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa menghadirkan pelayanan yang berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya. (lsb)
