Herman Gafur Gelar Reses, Warga Keluhkan Dugaan Pungli dan Bansos Melenceng Sasaran
Timika, KontenMimika.com – Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, SE, menggelar kegiatan Reses Tahap II bersama warga Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, kemarin Kamis 9 Oktober 2025.
Dalam kesempatan itu Herman menyerap aspirasi warga konstituennya, sambil turut merasakan keluhan-keluhan yang disampaikan warga.
Dalam pertemuan itu, Herman menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti sejumlah isu krusial yang disampaikan warga. Salah satunya terkait validasi data penerima bantuan sosial (Bansos).
Validasi Data Bansos harus menjadi prioritas, agar masalah utama yang mengemuka terkait validasi data penerima bantuan sosial bisa terjawab dan rakyat puas.
Herman Gafur menekankan perlunya keakuratan data agar program pemerintah tepat sasaran.
“Banyak warga layak yang tidak terdaftar. Ini problem serius. Data harus divalidasi agar program tepat sasaran, karena kebijakan pemerintah harus benar-benar untuk kepentingan masyarakat,” tegas Herman.
Selain Bansos, isu dugaan pungutan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan perizinan lain dengan nominal Rp1 juta hingga Rp5 juta juga mencuat dalam dialog bersama warga.
Herman Gafur menegaskan hal ini akan ditelusuri lebih lanjut.
“Kalau memang pungutan ini tidak diatur dalam Perda, berarti masuk pungutan liar. Kami minta Bupati dan Wakil Bupati menertibkan dan menindak tegas oknum yang terlibat,” ujarnya.
“Apakah ini merupakan pungutan liar atau betul-betul diatur di peraturan daerah? Kalau diatur, berarti kan pungutannya jelas menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi kalau tidak, kami berharap pemerintah bisa menindak oknum yang terlibat atau melaksanakan pungutan liar seperti ini,” tegasnya.
Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu juga menyerahkan bantuan sembako bagi warga konstituennya yang hadir dalam kegiatan Reses Dewan.
Herma menekankan, semua aspirasi akan diverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran informasi.
“Jika ternyata hanya opini, berarti ada pihak yang sengaja mencari keuntungan pribadi. Itu harus ditindak. Kami akan minta pemerintah tegas,” tandasnya.
Melalui reses ini, Herman berharap berbagai persoalan masyarakat, mulai dari bansos hingga pungutan liar, dapat menemukan solusi nyata melalui langkah bersama DPRK dan pemerintah daerah. (Admin)
