FGD Digelar, Mimika Matangkan Transformasi Menuju Pemerintahan Digital
TIMIKA, KONTENMIMIKA.com — Pemerintah Kabupaten Mimika terus mempersiapkan transisi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju pemerintahan digital. Perubahan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menempatkan kepuasan masyarakat sebagai fokus utama.
Langkah itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Perubahan dan Pengembangan SPBE menjadi Pemerintahan Digital sebagai implementasi Mimika Smart City yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika di Horison Ultima, Jalan Hassanudin, Mimika, Provinsi Papua Tengah, Rabu 8 Juli 2026.
FGD melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, dan praktisi teknologi sebagai dasar penyusunan roadmap pemerintahan digital di Kabupaten Mimika.
Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan, pemerintah daerah perlu menentukan arah transformasi digital yang akan diterapkan ke depan. SPBE dan pemerintahan digital memiliki konsep yang hampir sama, tetapi berbeda dalam orientasi pelayanan.
“Hari ini kita ambil keputusan, apakah bertahan di SPBE atau berubah menjadi pemerintahan digital. Hampir mirip, tetapi kalau SPBE lebih kepada administrasi pemerintahan, sedangkan pemerintahan digital berorientasi pada pelayanan secara keseluruhan,” kata Johannes.
Bupati John Rettob menjelaskan, penerapan pemerintahan digital tidak hanya membutuhkan dukungan teknologi, tetapi juga kesamaan visi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankannya. Ia menyebut Kabupaten Sumedang saat ini menjadi daerah dengan implementasi SPBE terbaik di Indonesia.
Sementara itu, indeks SPBE Kabupaten Mimika masih berada pada angka 2,5 dari skala maksimal 4. Ia berharap melalui FGD tersebut kualitas penyelenggaraan pemerintahan digital di Mimika dapat terus meningkat.
“Saya berharap pada penilaian berikutnya nilai Kabupaten Mimika bisa meningkat,” ujarnya.
Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah, Muhammad Averrouce, mengatakan pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perubahan paradigma dari SPBE menuju pemerintahan digital.
Menurut dia, SPBE selama ini lebih berorientasi pada tata kelola administrasi pemerintahan. Sementara pemerintahan digital menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan dengan mengutamakan respons terhadap kebutuhan dan masukan warga melalui berbagai kanal, baik digital maupun konvensional.
“Kalau dulu lebih banyak perspektif administrasi pemerintah, sekarang perspektifnya adalah masyarakat. Yang menjadi ukuran adalah kepuasan pengguna layanan,” katanya.
Ia menilai penerapan pemerintahan digital akan membuat pelayanan publik lebih responsif karena setiap masukan dan pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara lebih cepat dan tepat.
Muhammad berharap Kabupaten Mimika mampu membangun kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan kabupaten lain dalam pengembangan ekosistem pemerintahan digital.
“Kami berharap dengan komitmen Pak Bupati dan seluruh jajarannya, Mimika dapat berkolaborasi dalam konteks yang lebih besar di Papua Tengah. Mimika bisa menjadi contoh, bahkan menjadi leader dalam penerapan pemerintahan digital,” ujarnya. (nls)
