Pemkab Mimika Gelar Musrenbang Otsus 2027, Fokus Perkuat SDM dan Ekonomi Inklusif
Bupati Johannes Rettob menegaskan dana Otsus harus tepat sasaran dengan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat OAP hingga ke kampung-kampung
Timika, KontenMimika.com — Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) tahun 2027 di Ultima, Jalan Hasanuddin, Timika, Papua Tengah, Selasa, 31 Maret 2026.
Forum ini digelar untuk menyelaraskan dan menajamkan prioritas pembangunan, sekaligus memastikan sinkronisasi program dan kegiatan Otsus guna meningkatkan kualitas hidup Orang Asli Papua (OAP).
Asisten Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Mimika, Santi Sondang, yang mewakili Bupati Mimika Johannes Rettob, mengatakan, konsep ekonomi inklusif menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat di wilayah pesisir dan pegunungan.
“Mama-mama penjual noken, nelayan, dan petani lokal harus menjadi aktor utama dalam perputaran ekonomi di Mimika, bukan hanya sebagai penonton,” ujar Asisten Santi membuka kegiatan didampingi Kepala Bappeda Mimika, Septinus Timang.
Ia juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola dana Otsus untuk memastikan setiap program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di kampung, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang mutlak dalam pengelolaan dana Otsus. “Kami tidak ingin ada penyalahgunaan. Setiap program harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat OAP,” kata dia.
Lagi katanya, Musrenbang Otsus bukan sekadar agenda administratif tahunan.
“Ini adalah momentum sakral untuk memastikan setiap rupiah dana Otsus benar-benar menyentuh dan meresap sampai ke masyarakat OAP di tanah Amungsa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tema Musrenbang tahun ini, yakni peningkatan sumber daya manusia (SDM) berkarakter dan berbasis ekonomi inklusif, harus menjadi arah utama pembangunan daerah ke depan.
Menurut dia, pembangunan SDM tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik atau keterampilan kerja semata, tetapi juga mencakup integritas, kecintaan terhadap budaya, serta mentalitas yang kuat. Dalam hal ini, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi fondasi utama yang tidak dapat diabaikan.
Santi menambahkan, sinergi antar-OPD juga perlu diperkuat dengan menghilangkan ego sektoral. Integrasi antara program pendidikan dan ekonomi dinilai penting agar lulusan pendidikan dapat langsung terserap dalam ekosistem ekonomi inklusif yang dibangun pemerintah daerah.
Ia juga mengajak para tokoh adat dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
“Kami mohon dukungan dan masukan kritis dari masyarakat. Pembangunan tidak akan berhasil tanpa partisipasi bersama,” ujarnya. (nls)
