42 Kepala Ikemal Bahas Evaluasi hingga Pemilihan Ketua Baru di Muspus IV di Timika
Forum lima tahunan Ale Rasa Beta Rasa Ikemal jadi ajang konsolidasi persatuan warga Maluku di Tanah Papua.
TIMIKA — Kerukunan Keluarga Maluku (Ikemal) di Tanah Papua menggelar Musyawarah Pusat (Muspus) IV di Grand Tembaga, Jalan Yos Sudarso, Timika, Papua Tengah, Jumat, 17 April 2026.
Kegiatan itu dibuka Bupati Mimika Johannes Rettob yang diwakili Wakil Bupati Emanuel Kemong, didampingi Ketua Umum Ikemal Tanah Papua Christian Sohilait. Musyawarah dihadiri 42 ketua Ikemal kabupaten/kota se-Tanah Papua.
Christian mengatakan agenda utama musyawarah mencakup laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2021–2026, revisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), serta pemilihan ketua untuk periode 2026–2031.
“Kita berharap tiga hal itu tercapai, sehingga moto orang Maluku ‘Ale Rasa Beta Rasa’ bisa tercermin,” kata dia.
Ia menilai musyawarah ini juga menjadi momentum untuk mempersatukan kembali warga Maluku yang sempat terbelah saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu.
“Momentum ini untuk mempersatukan kembali orang Maluku yang terpecah di tanah rantau,” ujarnya.
Christian mengajak masyarakat Maluku di Papua untuk terus mendukung pemerintah di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, keamanan, pendidikan, kesehatan, hingga dunia usaha.
“Orang Maluku yang jadi tentara, guru, pemerintahan, dan usaha harus memberikan dukungan kepada pemerintah,” kata dia.
Selain itu, forum musyawarah juga akan membahas persoalan sosial yang melibatkan generasi muda Maluku di Papua. Menurut dia, persoalan tersebut perlu segera ditangani agar tidak berlarut.
“Beberapa waktu ini banyak anak-anak yang bermasalah secara sosial. Kita mau diskusikan supaya tidak menjadi masalah berkepanjangan di rantau,” ujarnya.
Ia juga mendorong warga Maluku untuk terus membangun relasi sosial yang baik dengan seluruh masyarakat, terutama masyarakat lokal.
Sementara itu, Ketua Panitia Muspus IV, Deddy Pattiwael, mengatakan musyawarah ini merupakan agenda lima tahunan untuk memilih kepemimpinan baru.
Ia menjelaskan, meski terjadi pemekaran enam provinsi di Papua, struktur kepemimpinan Ikemal tetap satu. Namun, wacana pemilihan ketua di tingkat provinsi akan dibahas dalam forum musyawarah.
“Anggaran dasar membuka mekanisme itu, tergantung keputusan forum. Tetapi kedudukan ketua masih di Provinsi Papua,” kata Deddy.
Ia berharap Ikemal dapat terus menyuarakan pesan moral bagi masyarakat Maluku di Tanah Papua, di tengah berbagai kontribusi yang telah diberikan.
“Sekalipun banyak membawa peradaban, ada juga persoalan sosial di tingkat akar rumput yang berdampak bagi orang Maluku di Papua,” ujarnya.
