Bupati Mimika Minta OPD Gali Sumber PAD Baru dalam Rakorsus Pendapatan Daerah
TIMIKA, KONTENMIMIKA.com — Pemerintah Kabupaten Mimika mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola pendapatan untuk menggali sumber-sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Hal itu disampaikan Bupati Mimika, Johannes Rettob, saat membuka Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pendapatan Daerah di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika di Jalan Yos Sudarso, Timika, Senin, 18 Mei 2026.
Rakorsus itu dihadiri Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, Sekretaris Daerah Mimika Abraham Kateyau, Kepala Bapenda Mimika Dwi Cholifah, Wakil Ketua Komisi II DPRK Mimika Mariunus Tandiseno, serta pimpinan OPD pengelola pendapatan.
Johannes mengatakan pendapatan dan belanja daerah harus dikelola secara seimbang. Menurut dia, APBD yang sehat ditandai dengan peningkatan pendapatan yang sejalan dengan belanja yang efisien, efektif, dan berorientasi pada prioritas pembangunan.
“Pendapatan daerah, khususnya PAD, merupakan pilar utama kemandirian fiskal daerah,” kata Johannes.
Ia menegaskan kemampuan pemerintah membiayai pembangunan, meningkatkan infrastruktur, dan menyediakan layanan publik sangat bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi.
Dalam rapat tersebut, Johannes menekankan empat strategi utama, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, percepatan digitalisasi pelayanan, peningkatan sinergi dengan para pemangku kepentingan, serta edukasi dan kemudahan bagi wajib pajak dan wajib retribusi.
“Saya harapkan muncul ide-ide inovasi baru untuk menghasilkan potensi baru dari masing-masing OPD pengelola pendapatan, dan tentu harus didukung regulasi yang memadai,” ujarnya.
Johannes juga meminta Bank Papua Cabang Timika, bersama Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan PT Pos Indonesia, terus mendukung layanan pembayaran daring untuk memudahkan masyarakat.
Menurut dia, digitalisasi pelayanan merupakan bagian dari penguatan e-government guna meningkatkan kualitas layanan publik serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kata kuncinya adalah membangun e-government untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas,” kata Johannes. (nls)
