Pelaksana MBG di Mimika Dinilai Belum Siap, DPRK Soroti Kesiapan SPPG dan Akurasi Data
Ketidaksinkronan data Dapodik picu potensi pemborosan.
TIMIKA, KONTENMIMIKA.com – Anggota DPRK Mimika, Hj. Rampeani Rachman, menilai pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mimika masih belum memiliki kesiapan yang matang, terutama dari sisi pelayanan dan kesiapan teknis di lapangan.
Penilaian tersebut disampaikan menyusul informasi yang beredar terkait penghentian sementara 11 dari 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya ditunjuk untuk melayani program tersebut.
“Ketika disidak dan didapatkan belum layak melayani, artinya program MBG ini belum siap,” ujarnya.
Rampeani juga menyoroti persoalan ketidaksinkronan data penerima manfaat. Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan, terdapat perbedaan antara data Dapodik dan jumlah riil siswa di sekolah.
“Datanya 300 siswa, yang hadir 200. Artinya ada 100 porsi yang terbuang. Ini pemborosan anggaran negara,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur di wilayah pesisir sebelum program dijalankan, terutama terkait ketersediaan air bersih dan listrik.
“Bicara makanan bergizi, yang utama itu air bersih. Kemudian listrik untuk penyimpanan bahan makanan. Di pesisir itu masih minim,” ungkapnya.
Rampeani menjelaskan, program MBG tidak sekadar menyediakan makanan, tetapi harus memenuhi standar gizi dan kesehatan yang ketat. Hal ini mencakup ketersediaan air bersih, fasilitas memasak yang layak, higienitas, hingga profesionalitas dalam pengolahan dan distribusi makanan.
“Kalau kita bicara makan biasa tidak ada masalah. Ini judulnya makan bergizi, artinya harus menjamin kesehatan siswa-siswi di Mimika,” jelasnya.
Menurutnya, perkembangan program MBG saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Ia menilai Satgas MBG seharusnya lebih selektif sejak awal dalam menentukan SPPG yang layak beroperasi.
“Ketua Satgas turun langsung dan memberhentikan beberapa SPPG. Artinya dari awal tidak selektif dalam memilih yang layak,” katanya.
Ia meminta agar Satgas MBG menetapkan persyaratan yang ketat bagi setiap SPPG, guna menghindari potensi masalah seperti yang pernah terjadi di daerah lain, termasuk kasus keracunan makanan.
“Tujuannya bagus, jangan sampai di lapangan malah menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” ujarnya.
Rampeani menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam menjalankan program MBG, melainkan memastikan seluruh aspek kesiapan telah terpenuhi demi keselamatan dan manfaat bagi anak-anak.
“Jangan hanya terkesan melapor ke pusat bahwa sudah siap, padahal belum. Yang jadi korban anak-anak. Mimika harus jadi yang terbaik,” tutupnya. (nls)
