Bupati Mimika Minta OPD Satukan Data untuk Perkuat Pemerintahan Digital
KONTENMIMIKA.com, Timika — Bupati Mimika Johannes Rettob meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat integrasi data pemerintahan. Ia menilai ketersediaan data yang terpadu menjadi salah satu kunci pembangunan pemerintahan digital dan program Smart City di Kabupaten Mimika.
Hal itu disampaikan Rettob saat membuka Sosialisasi Sistem Integrasi Data yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Mimika di Ballroom Horison Diana, Jalan Hassanudin, Distrik Mimika Baru, Senin, 24 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Diskominfo Mimika Yan Selamat Purba, Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Manusia Petrus Pali Amba, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Rettob mengatakan integrasi data tidak boleh berhenti pada pembangunan sistem teknologi. Setiap OPD harus memiliki sistem kerja yang terhubung sehingga data pemerintah dapat digunakan bersama.
“Kehadiran kita pada hari ini bukan kebetulan, melainkan sejalan dengan program Smart City yang sedang kita bangun. Artinya, seluruh sistem yang kita jalankan di setiap OPD harus benar-benar terintegrasi dalam satu kesatuan di Kabupaten Mimika,” ujar Rettob.
Menurut dia, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu fondasi untuk membangun pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan responsif.
Namun, SPBE saja tidak cukup. Data yang dimiliki setiap OPD juga harus disatukan agar pemerintah memiliki sumber data resmi yang dapat menjadi rujukan bersama.
“SPBE merupakan salah satu fondasi, namun tidak berhenti di situ. Integrasi data dan informasi dari seluruh OPD juga wajib disatukan, diolah, dan menjadi satu sumber data resmi pemerintahan,” katanya.
Sekitar 50 Persen OPD Belum Kirim Data
Rettob mengungkapkan masih terdapat sekitar separuh OPD yang belum menindaklanjuti permintaan penyampaian data sebagaimana telah disampaikan melalui surat edaran.
Padahal, data statistik sektoral dibutuhkan pemerintah untuk menyusun kebijakan, termasuk dalam melihat pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi.
Ia meminta OPD lebih disiplin memperbarui data sehingga informasi yang digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan benar-benar akurat dan mutakhir.
“Tahun lalu, kita telah meminta seluruh OPD untuk mulai mengirimkan data guna diintegrasikan ke Dinas Kominfo, dan saat ini sedang dalam proses pembangunan sistemnya. Saya berharap integrasi ini berjalan secara maksimal,” ujarnya.
Bagi Rettob, integrasi data juga menjadi cara untuk mengurangi pola kerja sektoral. Data yang dikumpulkan satu perangkat daerah harus dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah lain sesuai kebutuhan dan kewenangan.
Data Publik Harus Mudah Diakses
Selain integrasi, Rettob menekankan pentingnya klasifikasi dan keamanan data. Tidak semua informasi pemerintah dapat dibuka kepada publik karena terdapat data yang bersifat terbatas.
Namun, informasi yang menjadi hak masyarakat, seperti informasi pajak, realisasi anggaran, dan layanan perizinan digital, harus tersedia secara transparan dan mudah diakses.
Ia juga meminta seluruh OPD lebih serius mengelola website resmi masing-masing. Situs pemerintah, kata Rettob, tidak boleh hanya dibangun untuk memenuhi kewajiban administratif, kemudian dibiarkan tanpa pembaruan.
“Website dibangun untuk kepentingan pelayanan, bukan untuk sesaat. Demikian pula website resmi Kabupaten Mimika, perlu terus diperbarui, termasuk data kelembagaan dan pimpinan,” tuturnya.
Rettob menegaskan keberhasilan sistem integrasi data pada akhirnya bergantung pada komitmen aparatur pemerintah. Teknologi hanya menjadi alat, sedangkan kelengkapan dan kualitas data ditentukan oleh kedisiplinan setiap OPD.
Ia berharap seluruh perangkat daerah segera memenuhi kebutuhan data dan membangun koordinasi yang lebih kuat dengan Diskominfo Mimika.
“Jika semua data telah terintegrasi, kita tidak lagi bekerja secara ego-sektoral dan saling terpisah. Kita akan membangun satu ekosistem data pemerintahan yang saling terhubung, sehingga informasi yang dimiliki oleh setiap perangkat daerah dapat dimanfaatkan secara bersama-sama demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika,” pungkasnya. (trm)
