Selain Dinas PUPR, OPD Pemkab Mimika Tertutup Informasi Proyek Penunjukkan Langsung Jadi Keluhan Pengusaha OAP


Timika, KontenMimika.com – Sejumlah pengusaha lokal OAP (Orang Asli Papua) mengeluhkan tertutupnya informasi mengenai proyek di OPD-OPD di lingkup Pemkab Mimika. Khususnya proyek-proyek yang bernilai di bawah Rp.1milyar, yang merupakan proyek Penunjukkan Langsung (PL) bagi pengusaha/kontraktor OAP.

Keluhan ini diungkapkan Yesaya Adadikam, salah satu pengusaha OAP, kepada wartawan JMSI di Break Lunner, Jalan Cenderawasih Timika, Senin malam, 6 Mei 2024.

“Selain Dinas Pekerjaan Umum Mimika, semua dinas-dinas sangat tertutup sekali mengenai informasi proyek PL ini. Kami seperti di pingpong, disuruh ke LPSE, padahal ini proyek di bawah 1 milyar. Saat kami sedang berusaha ke sana ke mari, ternyata dikasih tahu kalau proyek sudah tutup,” ujar Yesaya.

Lagi katanya, OPD seharusnya selain sebagai pengguna anggaran juga sekaligus pembina, bagi pengusaha OAP yang sedang berjuang untuk pengembangan usahanya.

Menurutnya, ketika beberapa kontraktor asli Papua mendatangi salah satu OPD untuk menanyakan paket ataupun penunjukan langsung dari setiap paket pekerjaan yang ada OPD tersebut selalu menolak ataupun beralasan harus disertai asosiasi.

“Dalam regulasi paket pekerjaan dalam pengunaan anggaran, angka paket pekerjaan barang dan jasa di bawah nilai 1 miliar harus menyentuh kontraktor milik orang asli Papua,” harapnya.

Pengusaha OAP lainnya, Emus Kogoya, mengatakan untuk tender proyek pelelangan langsung diarahkan ke aplikasi LPSE.

Namun sayangnya, dengan nilai PAGU Rp 3 miliar, penawaran dengan 15% merasa dirugikan karena bersaing dengan beberapa kontraktor yang masuk dari luar Timika, yakni Jayapura dan Merauke. Di mana manyanggupi penawaran lebih tinggi sampai 20 %.

“Pekerjaan proses pelelangan sangat merugikan kami kontraktor asli Papua dengan adanya tender proyek pekerjaan mencapai nilai tender hingga 20 hingga 25 persen,” ungkapnya.

Hal ini menyebabkan pengusaha OAP kalah dalam tender, seperti kekalahan yang dialaminya.

Namun demikian, ia mengapresiasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika yang selalu mengakomodir permintaan proyek PL bagi pengusaha OAP.

“Kami apresiasi dinas PUPR Mimika, karena regulasinya jelas bagi kami kontraktor asli Papua dibandingkan OPD lain,” tandas Emus. (Admin)

Berita Terkait

Top