Demo Damai TKBM Poumako Mengadu ke DPRK, Serahkan 20 Tuntutan
KONTENMIMIKA.com, Timika — Di tengah terik sinar matahari Timika, gerombolan buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Poumako datang ke Gedung DPRK Mimika, Papua Tengah, Kamis, 13 Agustus 2026.
Mereka tidak membawa hasil bongkar muat, tapi membawa sepaket keluhan tentang upah yang terlambat dibayar dan kehidupan keluarga yang ikut terdampak.
Ada 20 tuntutan yang mereka sampaikan kepada DPRK Mimika. Di antaranya mengenai persoalan upah, buruh meminta kepastian jaminan ketenagakerjaan, perlindungan keselamatan kerja, perbaikan tempat tinggal, serta transparansi pengelolaan Koperasi TKBM Pelabuhan Pomako.
Perwakilan TKBM, Yoel Piri, mengatakan mereka telah kenyang dengan keterlambatan pembayaran upah yang terjadi selama bertahun-tahun. Setelah bekerja sejak siang hingga malam, sebagian buruh masih harus menunggu sampai dini hari untuk mendapatkan hak mereka.
“Kami menunggu dibayar gaji di pinggir jalan sampai jam 3 subuh. Kadang sudah menunggu sampai subuh, tidak makan, tetapi tidak dibayar,” kata Yoel saat menyampaikan aspirasi di hadapan DPRK Mimika.
Bagi buruh, persoalan itu bukan sekadar soal waktu pembayaran. Upah yang mereka terima menjadi tumpuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk makan dan biaya sekolah anak. Karena itu, mereka meminta pembayaran dilakukan tepat waktu.
“Kami ini bukan binatang, kami manusia! Kami harus jadi pengemis, baru dapat bayaran. (Padahal) Kami sudah kerja!” geram Yoel.
Mereka juga meminta pengelola koperasi memberikan penjelasan terbuka mengenai keuangan yang berkaitan dengan hak-hak pekerja.
Para TKBM juga mempertanyakan potongan upah untuk BPJS. Mereka mengaku terdapat pemotongan, tetapi mempertanyakan apakah dana tersebut telah disetorkan kepada BPJS. Mereka meminta persoalan itu diperiksa dan diberikan kepastian mengenai jaminan ketenagakerjaan.
Keselamatan kerja menjadi persoalan lain yang mereka bawa. Pekerjaan bongkar muat memiliki risiko kecelakaan, sehingga mereka meminta perlindungan yang jelas ketika terjadi kecelakaan saat bekerja.
Mereka juga menyoroti persoalan utang yang disebut menggunakan nama TKBM dan berdampak pada pemotongan upah. Pengelolaan keuangan koperasi diminta dibuka agar buruh mengetahui secara jelas penggunaan dana dan potongan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.
Kondisi tempat tinggal buruh di kawasan Pelabuhan Pomako turut dikeluhkan. Mereka menilai tempat tinggal tersebut tidak layak dan meminta pemerintah memperhatikan fasilitas dasar, memperbaiki kondisi kawasan pelabuhan, serta menambah pos keamanan.
Demo Damai Buruh TKBM Poumako juga meminta DPRK Mimika memanggil badan pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Pomako.
Mereka meminta bendahara dan pengurus koperasi diperiksa untuk memastikan pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada pekerja berjalan sesuai aturan.
Selama ini, para TKBM menjadi salah satu mata rantai penting dalam distribusi kebutuhan masyarakat Mimika. Mereka menangani berbagai barang yang masuk melalui Pelabuhan Pomako, mulai dari beras, semen hingga kebutuhan lainnya.
Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, menerima aspirasi itu. Ia mengapresiasi buruh yang memilih menyampaikan persoalan melalui dialog. Primus meminta mereka tidak melakukan pemalangan jalan karena dapat mengganggu distribusi kebutuhan masyarakat yang bergantung pada aktivitas Pelabuhan Pomako.
“Terima kasih kalian sudah datang ke DPR, tidak buat demo dengan palang jalan,” kata Primus.
Ia mengatakan persoalan pembayaran upah perlu mendapat perhatian karena menyangkut kehidupan pekerja dan keluarga mereka.
Menurut Primus, buruh memiliki keluarga dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Karena itu, persoalan pembayaran upah tidak boleh dibiarkan berlarut.
DPRK Mimika akan mempelajari 20 tuntutan yang disampaikan para buruh. Primus mengatakan pihak-pihak terkait akan dipanggil untuk dimintai keterangan sebelum dewan menentukan langkah penyelesaian.
“Kita akan melihat siapa-siapa yang kita panggil, siapa-siapa yang kita minta keterangan. Kita akan berbicara dengan mereka,” katanya.
Bagi para buruh, kedatangan ke DPRK Mimika menjadi upaya untuk membuat suara mereka didengar. Mereka berharap tuntutan mengenai upah, jaminan kerja, keselamatan, tempat tinggal, dan pengelolaan koperasi tidak berhenti sebagai aspirasi, tetapi berujung pada perbaikan nyata bagi kehidupan mereka dan keluarga. (trm)
