APBD Perubahan Mimika Diminta Lebih Selektif, Bupati Rettob: Jangan Biayai Program yang Tak Berdampak
TIMIKA, KONTENMIMIKA.com — Bupati Mimika Johannes Rettob meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih selektif dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026. Ia menekankan agar anggaran hanya diarahkan pada program yang realistis, memiliki manfaat jelas, dan sesuai kemampuan fiskal daerah.
Pernyataan itu disampaikan Rettob saat memimpin apel gabungan di halaman Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, SP 3, Senin, 10 Agustus 2026.
Rettob mengatakan kondisi keuangan daerah mengharuskan pemerintah memperketat perencanaan anggaran. Menurut dia, setiap program yang diusulkan dalam APBD Perubahan harus diuji dari sisi urgensi, kesiapan pelaksanaan, efisiensi, serta dampaknya bagi masyarakat.
Ia meminta OPD mengevaluasi kembali seluruh program dan kegiatan yang akan diusulkan. Kegiatan yang belum menjadi prioritas atau belum memungkinkan dilaksanakan tahun ini, kata dia, tidak perlu dipaksakan masuk dalam APBD Perubahan.
“Kita ajukan program-program saja yang betul-betul kita dapat lakukan. Jangan sampai kita membuat program-program yang menghabiskan anggaran, tetapi tidak bermanfaat apa-apa bagi masyarakat,” ujar Rettob.
Untuk memastikan usulan anggaran benar-benar berdasarkan kebutuhan, setiap pimpinan OPD diminta mempresentasikan program dan kebutuhan anggarannya secara langsung di hadapan Bupati dan Wakil Bupati Mimika.
Rettob mengatakan mekanisme tersebut diperlukan agar pemerintah dapat melihat secara lebih rinci alasan setiap program harus dibiayai. Dari sana, pemerintah bisa memilah kegiatan yang mendesak dan menunda program yang belum siap.
Ia juga menyoroti sejumlah rencana kegiatan yang belum ditopang kesiapan lahan dan perencanaan yang matang. Menurut Rettob, persoalan semacam itu dapat membuat pelaksanaan program tersendat dan berujung pada tidak tercapainya target dalam satu tahun anggaran.
Karena itu, ia meminta OPD memperbaiki pola perencanaan sejak awal. Program yang akan dimasukkan dalam dokumen anggaran, kata dia, harus terlebih dahulu dipastikan kesiapan teknis dan pelaksanaannya.
“Kalau ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan di tahun ini, tidak usah. Kita harus mulai belajar melaksanakan perencanaan semuanya dari awal dengan baik,” katanya.
Rettob juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), DPRD, dan seluruh OPD mempercepat pembahasan APBD Perubahan 2026. Namun, percepatan tersebut tetap harus berjalan dengan memperhitungkan kemampuan pendapatan dan kondisi fiskal Kabupaten Mimika.
Menurut dia, APBD Perubahan bukan sekadar ruang untuk menambah kegiatan atau anggaran. Dokumen tersebut harus menjadi instrumen untuk memastikan uang daerah digunakan pada kebutuhan yang paling penting.
Rettob berharap penyusunan APBD Perubahan 2026 menjadi momentum untuk membenahi kualitas perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Dengan perencanaan yang lebih ketat, ia berharap belanja daerah tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. (trm)
