Wabup Emanuel Kemong Ajak ASN Tetap Semangat Layani Masyarakat Meski APBD Mimika 2026 Turun
Timika, KontenMimika.com — Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika agar tetap bersemangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meskipun kondisi keuangan daerah tahun depan diperkirakan mengalami penurunan.
Dalam arahannya saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Mimika, Senin 20 Oktober 2025, Wabup Emanuel menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mimika tahun 2026 diproyeksikan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
“Saya yakin pimpinan OPD sudah menyampaikan hal ini. Saya berharap situasi itu tidak mengurangi semangat kita untuk terus melayani masyarakat. Sebagai ASN, sebagai abdi negara, kita harus siap menjalankan tugas-tugas melayani masyarakat,” ujar Wabup Emanuel.
Wabupati menegaskan, meski APBD menurun, ASN diminta untuk tetap disiplin dan menjaga semangat kerja dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Ia menilai, semangat dan disiplin ASN merupakan pintu masuk bagi wibawa pemerintah di mata masyarakat.
“Saya dan Pak Bupati, kami berharap pelayanan kita semakin baik walaupun kondisi keuangan kita saat ini mengalami penurunan. Tapi tidak mempengaruhi situasi kerja kita di kantor,”
Wabup Emanuel juga menyampaikan apresiasi atas peningkatan disiplin dan kerapian ASN Mimika yang dinilainya semakin baik dalam beberapa waktu terakhir.
Ia berharap hal tersebut dapat terus dipertahankan di bawah kepemimpinan JOEL, Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong.
“Di bawah kepemimpinan kami, pelayanan publik adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat, serta menjadi tanggung jawab moral dan profesional bagi setiap aparatur pemerintah,” tambahnya.
Adapun APBD Kabupaten Mimika diproyeksikan turun drastis pada tahun 2026 menjadi sekitar Rp5 triliun, dari APBD 2025 yang mencapai Rp6,45 triliun.
Penurunan ini disebabkan oleh program efisiensi anggaran pemerintah pusat yang memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) serta penundaan operasional PT Freeport Indonesia yang berdampak pada pendapatan daerah.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Mimika berencana melakukan pemangkasan terhadap belanja pegawai yang dianggap tidak mendesak untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. (Admin)
