Bupati Mimika Sebut Kenaikan Harga Barang Hambat Proyek Infrastruktur
TIMIKA, KONTENMIMIKA.com — Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan kenaikan harga barang yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia menjadi salah satu penyebab lambatnya pelaksanaan proyek infrastruktur di Kabupaten Mimika.
Menurut Johannes, harga barang saat ini mengalami kenaikan hingga sekitar 22 persen, termasuk biaya distribusi menuju Timika yang turut meningkat.
“Harga-harga barang sekarang hampir di seluruh Indonesia meningkat 22 persen. Misalnya di Surabaya naik 22 persen, belum lagi kalau dibawa ke sini, transportasinya naik,” ujarnya di Timika, Rabu 20 Mei 2026.
Ia mengatakan kondisi global, termasuk konflik di Timur Tengah, turut mempengaruhi kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat dari sekitar Rp16 ribu menjadi Rp18 ribu. Dampaknya, harga barang dan biaya proyek ikut meningkat.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Mimika saat ini melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap harga satuan barang untuk menyesuaikan kondisi pasar.
“Orang selalu bilang ini hanya di Mimika. Tidak. Ini di seluruh Indonesia. Rata-rata melakukan evaluasi,” ujarnya.
Johannes mengatakan proyek belanja jasa sebagian besar sudah berjalan, sedangkan proyek pembangunan fisik masih menghadapi kendala akibat tingginya biaya pelaksanaan.
“Kalau harga mahal, kontraktor apakah mau kerja? Pasti tidak ada yang mau ikut tender,” kata dia.
Menurut Johannes, pemerintah tidak memungkinkan menambah anggaran proyek sehingga solusi yang ditempuh adalah mengurangi volume pekerjaan melalui penyesuaian teknis.
Ia menjelaskan dalam proyek pengadaan barang dan jasa terdapat mekanisme Contract Change Order (CCO), yaitu perubahan pekerjaan tambah-kurang akibat perbedaan kondisi lapangan dengan desain awal tanpa melanggar kontrak.
“Beberapa pekerjaan sudah kami lakukan CCO, tetapi tidak semua proyek bisa dilakukan seperti itu,” ujarnya.
Johannes mengatakan apabila tender tetap dibuka tanpa penyesuaian harga, pemerintah berisiko menghadapi tender ulang karena tidak ada kontraktor yang bersedia mengerjakan proyek.
“Kalau kita buka lelang bisa saja, tetapi tidak ada yang kerja. Akhirnya tender ulang lagi,” kata Bupati JR. (nls)
