Di KKT II Mimika 2026, Dekan Uncen Jayapura Soroti Nasib Perempuan di Tengah Pesatnya Pembangunan Mimika


KONTENMIMIKA.com, Timika – Pesatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika perlu diimbangi dengan perlindungan terhadap perempuan, masyarakat adat dan kelompok rentan. Pemerintah diharapkan tidak hanya berfokus pada kemajuan kota, tetapi juga memastikan seluruh masyarakat mendapatkan hak, ruang dan kesempatan yang setara.

Hal tersebut disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen), Marlina Flassy, saat memaparkan materi dalam Panel B bertema Perempuan, Kelompok Rentan, dan Kota Inklusif pada Konferensi Kota Toleran Nasional II di Hotel Horizon Diana, Timika, Senin 16 November 2026.

Marlina yang juga merupakan dosen Jurusan Antropologi FISIP Uncen menjelaskan, perempuan memiliki peran penting dalam membangun kehidupan sosial dan menanamkan nilai toleransi. Namun, perempuan masih menghadapi berbagai persoalan sosial, budaya dan ekonomi yang membutuhkan perhatian pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, perempuan tidak hanya menjalankan aktivitas di sektor publik untuk memperoleh penghasilan, tetapi juga memikul tanggung jawab besar dalam mengurus rumah tangga dan membesarkan anak.

Kondisi tersebut menyebabkan perempuan menghadapi beban ganda, terutama bagi mereka yang bekerja sekaligus harus mengurus keluarga.

“Perempuan memikul beban ganda dalam bertanggung jawab memelihara keluarga. Karena itu, ketika kita berbicara tentang toleransi, pendidikan dasar seorang anak juga harus dimulai dari keluarga,” ujarnya.

Ia kemudian menyoroti kondisi Mimika yang dikenal sebagai kota dolar dengan aktivitas ekonomi dan industri yang menarik banyak masyarakat dari berbagai daerah untuk datang dan bekerja.

Namun, di balik pertumbuhan ekonomi tersebut, Marlina mengingatkan agar pemerintah tidak melupakan mama-mama Papua yang setiap hari berjualan di pasar maupun emperan toko untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Mama-mama, khususnya dari Suku Kamoro sebagai masyarakat asli wilayah pesisir Mimika, berjuang mencari penghasilan untuk membiayai pendidikan anak, kesehatan dan kebutuhan rumah tangga.

Di Mimika sendiri, masyarakat hidup dalam keberagaman, mulai dari suku Amungme, Kamoro, Damal, Duga, Moni hingga masyarakat dari Bugis, Makassar, Jawa dan Maluku.

Menurut Marlina, keberagaman tersebut menjadi bagian dari dinamika kehidupan sosial yang harus dijaga bersama.

“Timika ini dikenal sebagai kota dolar. Pergerakan ekonominya luar biasa dan menarik banyak orang datang. Tetapi jangan lupa, ada mama-mama Papua yang duduk di pasar dan emperan toko dari pagi sampai sore untuk mendapatkan uang demi menghidupi keluarga,” katanya.

Marlina juga menyoroti tingginya arus migrasi yang menurutnya bergerak lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penduduk lokal melalui kelahiran. Kondisi ini membawa perubahan sosial sekaligus tantangan bagi masyarakat asli Mimika.

Selain itu, pembangunan kota yang membutuhkan ruang turut berdampak terhadap lingkungan dan wilayah yang selama ini dimanfaatkan masyarakat adat untuk mencari nafkah.

Ia menyebut sebagian tanah ulayat telah mengalami perubahan fungsi untuk pembangunan perkantoran dan kebutuhan lainnya. Karena itu, pembangunan harus tetap memperhatikan hak-hak masyarakat adat.

“Pembangunan boleh ada. Kita tidak boleh alergi. Tetapi bagaimana supaya masyarakat itu tidak menjadi korban dari pembangunan? Itu yang perlu dilihat,” tegasnya.

Dalam pemaparannya, Marlina turut mengangkat persoalan ketimpangan gender dalam perspektif budaya Papua. Ia menjelaskan bahwa perempuan memiliki hubungan erat dengan tanah yang dimaknai sebagai mama atau motherland.

Filosofi tersebut menggambarkan bahwa tanah merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga sebagaimana seorang mama yang melahirkan, membesarkan dan memberikan kehidupan.

Ia juga menjelaskan adanya pembagian ruang dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam sejumlah tradisi masyarakat Papua. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan subordinasi terhadap perempuan, terutama dalam garis keturunan, kepemilikan tanah dan kesempatan memperoleh pendidikan.

Marlina mencontohkan, sebelum tahun 2000-an, masih terdapat pandangan bahwa anak laki-laki lebih diprioritaskan untuk melanjutkan pendidikan, sementara anak perempuan diarahkan tinggal di rumah karena nantinya akan menikah.

Seiring perkembangan pendidikan dan pemahaman keagamaan, pandangan mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan mulai mengalami perubahan.

Lebih lanjut, ia menyebut kelompok rentan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan kota meliputi perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat miskin, masyarakat adat dan kelompok migran yang rentan.

Ia menilai pemerintah perlu menghadirkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut.

Salah satu contohnya adalah penyediaan tempat penitipan anak bagi mama-mama yang berjualan di pasar. Dengan demikian, mereka dapat bekerja mencari nafkah tanpa mengabaikan kebutuhan anak.

Selain itu, keamanan perempuan yang beraktivitas hingga malam hari juga perlu diperhatikan melalui penerangan jalan dan lingkungan yang aman.

Terkait perlindungan anak, Marlina mengingatkan agar persoalan adat, termasuk pembayaran maskawin, tidak sampai menghambat hak anak untuk memperoleh pendidikan.

“Adat boleh ada, tetapi harus ada upaya untuk menyelamatkan anak supaya dia bisa sekolah. Ini menjadi tanggung jawab kita semua,” ungkapnya.

Ia juga mempertanyakan ketersediaan fasilitas transportasi dan pelayanan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, kota inklusif harus memberikan kemudahan akses dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Tidak hanya itu, masyarakat adat juga harus dilibatkan dalam pembangunan. Sementara kelompok migran, khususnya perempuan yang bekerja di sektor perhotelan dan restoran, perlu mendapatkan perlindungan apabila mengalami kekerasan atau perlakuan tidak adil di lingkungan kerja.

Marlina menegaskan, komunikasi dan perhatian terhadap kelompok rentan sangat penting agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui serta memahami persoalan yang mereka hadapi.

Ia berharap pembangunan Mimika ke depan tidak hanya menghasilkan kemajuan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan yang aman, adil dan memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat.

“Kota Timika harus menjadi kota yang aman untuk perempuan, kota yang ramah untuk kelompok rentan, dan kota yang inklusif bagi semua kelompok suku, etnis dan agama, supaya kota ini menjadi kota yang merajut tali toleransi berdasarkan budaya Indonesia yang damai,” tutupnya. (Ai)

Berita Terkait

Top