Bupati Rettob Sampaikan 11 Komitmen Deklarasi Mimika untuk Perkuat Toleransi
KONTENMIMIKA.com, Timika – Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyampaikan Deklarasi Mimika 2026 yang memuat 11 komitmen untuk memperkuat toleransi, melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta membangun kehidupan masyarakat yang inklusif dan harmonis.
Deklarasi bertajuk “Untuk Kemajuan Toleransi dan Penguatan Harmoni dalam Tata Kebinekaan Indonesia” tersebut disampaikan dalam rangkaian Konferensi Kota Toleran (KKT) 2026 di Hotel Horison Diana, Timika, Senin 16 November 2026.
Deklarasi ini merupakan komitmen bersama pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pemimpin agama, masyarakat sipil, akademisi, komunitas, pemuda, perempuan, dunia usaha, serta seluruh peserta konferensi.

Dalam deklarasi tersebut, para peserta menegaskan bahwa keberagaman merupakan kekayaan sekaligus fondasi kehidupan bangsa Indonesia. Toleransi menjadi bagian penting dari demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Kebebasan beragama dan berkeyakinan juga merupakan hak setiap warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebaliknya, diskriminasi dan intoleransi dapat mengancam kohesi sosial dalam kehidupan masyarakat yang beragam.
Deklarasi itu juga mengakui pentingnya peran pemerintah daerah dalam membangun masyarakat inklusif. Masyarakat sipil, tokoh agama, dan komunitas dinilai sebagai mitra strategis pemerintah dalam memajukan toleransi dan kerukunan.

Ada 11 komitmen yang disepakati dalam Deklarasi Mimika 2026. Pertama, memperkuat toleransi dan inklusivitas melalui regulasi daerah serta tata kelola pemerintahan yang inklusif.
Kedua, melindungi hak seluruh warga negara atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk memastikan perlindungan bagi kelompok minoritas, kelompok rentan, dan korban.
Ketiga, mencegah dan menangani diskriminasi berdasarkan agama, keyakinan, etnis, gender, maupun identitas sosial.
Keempat, memperkuat peran forum bersama antarwarga, terutama FKUB, dalam meningkatkan literasi di dalam dan antaragama.
Kelima, menghadirkan ruang perjumpaan lintas identitas untuk memediasi dan memitigasi konflik sosial serta melaksanakan pendidikan publik.
Keenam, mengarusutamakan dialog lintas agama dalam mencegah dan menangani persoalan pendirian rumah ibadah, interaksi lintas identitas, serta berbagai bentuk eksklusi.
Ketujuh, memperkuat pendidikan toleransi dan pemahaman keberagaman bagi generasi muda.
Kedelapan, mengembangkan kebijakan publik yang toleran, inklusif, dan tidak diskriminatif.
Kesembilan, melindungi kelompok rentan dan korban dalam berbagai kasus yang melanggar atau berpotensi melanggar hak konstitusional mereka.
Kesepuluh, memperkuat kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil untuk membangun ekosistem toleransi serta tata pemerintahan yang inklusif dan harmonis di daerah.
Kesebelas, membangun jejaring kota dan kabupaten toleran dan inklusif di Indonesia.
Deklarasi Mimika tersebut ditetapkan pada 16 November 2026. Seluruh pihak yang terlibat dalam konferensi diharapkan turut menandatangani deklarasi sebagai bentuk komitmen bersama. (Ai)






