Komisi II DPRK Apresiasi Kinerja Bapenda, Dorong Optimalisasi PAD
Realisasi pendapatan 2025 capai 98,35 persen, dewan minta eksplorasi sumber baru di luar transfer pusat.
TIMIKA, KONTENMIMIKA.com — Komisi II DPRK Mimika mengapresiasi capaian target dan realisasi pendapatan daerah yang dikelola Bapenda Kabupaten Mimika pada Tahun Anggaran 2025 yang mencapai 98,35 persen. Namun, dewan meminta agar kinerja tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri.
Apresiasi dan dorongan itu disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi II ke Bapenda Mimika, Rabu, 15 April 2026. Dalam pertemuan tersebut, dewan juga mengevaluasi target dan realisasi pendapatan daerah tahun berjalan.
Berdasarkan paparan Bapenda, target pendapatan daerah tahun 2025 sebesar Rp 6,15 triliun dengan realisasi Rp 6,04 triliun. Sementara itu, hingga April 2026, realisasi pendapatan telah mencapai sekitar 35,02 persen dari target Rp 5,66 triliun.
Wakil Ketua Komisi II, Mariunus Tandiseno, menilai capaian tersebut cukup baik, tetapi perlu diikuti upaya peningkatan, terutama pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Hasilnya sudah baik, tapi tidak boleh puas. Harus terus digenjot, khususnya dari sektor-sektor lain di luar dana transfer,” kata Mariunus.
Ia menyebut Bapenda sebagai “dapur” keuangan daerah yang harus terus didukung agar mampu meningkatkan kemandirian fiskal Mimika.
Sekretaris Komisi II, Adrian Andhika Thie, menyoroti potensi PAD dari sektor usaha hiburan, distribusi minuman keras, serta kontribusi tenaga kerja dari luar daerah.
“Pendapatan dari sektor-sektor ini harus jelas dan terukur. Pengawasan perlu diperketat agar sesuai dengan realisasi di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penataan tata niaga minuman keras sesuai regulasi daerah guna meminimalkan dampak sosial sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.
Senada, anggota Komisi II, Dessy Putrika Ros Rante, meminta Bapenda terus berinovasi dalam meningkatkan PAD, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Target pendapatan seharusnya meningkat setiap tahun. Jika ada kendala, harus dicarikan solusi agar PAD tetap bertumbuh,” kata Dessy.
Ia juga mengapresiasi transparansi Bapenda dalam menyajikan data kinerja, yang dinilai konsisten dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah.
Komisi II menegaskan pentingnya pengawasan optimal terhadap pengelolaan pendapatan daerah sebagai indikator utama kinerja pemerintah. Dewan berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat terus diperkuat guna menggali potensi PAD dari berbagai sektor yang belum maksimal. (trm)
