Pemkab Mimika Bersiap Susun APBD 2026
Timika, KontenMimika.com – Pemerintah Kabupaten Mimika terus membenahi tatanan birokrasi pemerintah, terlebih khusus perancangan APBD tahun 2026 depan.
Pemkab Mimika di bawah kepemimpinan Duo JOEL, Bupati John Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong, berupaya agar APBD pemerintah tidak terlambat dibuat, sehingga tidak menghambat jalannya pembangunan di kabupaten ini, serta tidak menimbulkan kesan buru-buru dalam pengerjaan proyek yang berdampak pada tidak maksimalnya kualitas hasil proyek.
Bupati Johannes Rettob mengatakan, APBD tahun 2026 segera disusun dan akan ditetapkan dalam Paripurna DPRK Mimika dalam tahun 2025 ini juga. Sehingga akan ada waktu panjang untuk menjalankan program pembangunan sesuai yang tertera dalam APBD Pemerintah.
Pihaknya telah menyusun timeline penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, dimulai dari penyusunan oleh TAPD Pemkab Mimika pada 30 Oktober ini.
“Kita segera menyusun APBD 2026, untuk kita segera tetapkan. Saya kasih batas waktu, kita susun timelinenya. 30 Oktober mulai. Paripurna (penetapan APBD Induk 2026) pastinya di tahun 2025 ini juga,” ujar Bupati JR.
Di pemberitaan sebelumnya Bupati Mimika John Rettob mengatakan, APBD 2026 diproyeksikan terjadi penurunan hingga berada di kisaran RP 5 triliun.
Sedangkan APBD tahun 2025 ini senilai RP 6,3 triliun dan naik di APBD Perubahan menjadi RP 6,8 triliun.
Hal ini menjadi perhatian serius sehingga Bupati JR mengingatkan seluruh OPD agar mulai menyiapkan rencana kerja tahun depan dengan lebih matang dan terukur.
Bupati menjelaskan, APBD Mimika diperkirakan turun bukan disebabkan oleh berkurangnya pendapatan asli daerah, melainkan dampak dari program efisiensi pemerintah pusat yang berimbas pada alokasi anggaran ke daerah.
Bupati John Rettob mendorong perencanaan program OPD yang benar-benar menyentuh masyarakat sehingga akan mengevaluasi belanja pegawai yang tidak terlalu penting
Bupati menegaskan agar OPD menyesuaikan program kerja dan lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat Mimika.
“Untuk itu kepada pimpinan OPD, terkhusus bagi Kasubbag program agar benar-benar merencanakan program yang benar-benar menyentuh masyarakat. Belanja pegawai yang tidak terlalu penting akan kami evaluasi,” tandasnya. (Admin)
