Upaya Penurunan Stunting Bukan Hanya Beban Dinas Kesehatan, Justru 70 Persen pada OPD Non Kesehatan
Timika, KontenMimika.com – Upaya penurunan stunting di wilayah Provinsi Papua Tengah bukan hanya menjadi tugas Dinas Kesehatan namun juga pada OPD non kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus A. Sumule, SpOG (K), M.Kes mengakui penanganan stunting memang belum maksimal, di mana belum mencapai target 16 persen sampai di tahun 2024 ini.
“Kita masih berada di angka 30-an sekian persen. Ini betul-betul menjadi keprihatinan bagi kami sebagai salah satu OPD yang bertanggung jawab dalam upaya percepatan penurunan stunting,” ujarnya saat ditemui awak media di salah satu hotel di Jalan Hasanuddin Timika, Selasa 14 Agustus 2024.
Lagi katanya, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah tidak tinggal diam dan bahkan mendorong kabupaten-kabupaten untuk mempercepat upaya percepatan penurunan stunting.
Ketika bicara upaya percepatan penurunan stunting, kata dia, tidak boleh hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan.
“Ada program yang sensitif dan spesifik. Dinas kesehatan dalam hal ini hanya bertangung jawab 30 persen di bidang kesehatan dalam upaya menurunkan stunting. Tapi lebih banyak dilakukan SKPD non bidang kesehatan, itu 70 persen,” bebernya.
Dalam upaya penangan stunting, bahkan Dinas Kesehatan Papua Tengah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada bayi yang berat badannya tidak naik dan bahkan turun dan kelihatan gizi buruk.
“Untuk bayi yang berat badannya tidak naik atau tetap mendapat BLT Rp850 ribu perbulan, bayi yang berat badannya menurun dan kelihatan gizi buruk mendapat Rp1 juta perbulan,”
“Intervensi dilakukan selama tiga bulan. Diharapkan selama tiga bulan intervensi ini sudah kembali ke berat badan normal,” terang Sumule.
Selain itu kader juga mendapat uang transportasi sebanyak Rp250 ribu perbulan untuk satu anak dan satu kader hanya boleh mendampingi empat anak artinya mendapat Rp1 juta perbulan.
Hanya saja BLT bisa diberikan jika pihak Puskesmas menginput data ke dalam e-PPGBM. Fakta yang terjadi di lapangan, yang sangat pro aktif menginput data adalah Puskesmas yang ada di Kabupaten Mimika dan Nabire.
“Jadi itu yang kami harapkan kabupaten-kabupaten lain bisa memasukkan datanya,” harapnya.
Upaya lain yang dilakukan yakni memberi dukungan kepada gereja-gereja untuk menyelesaikan masalah stunting terutama di daerah pegunungan.
“Karena kita tahu anak-anak kita biasa mengalami anemia dan sebagainya. Kita harus segera intervensi sehingga ketika dia hamil anak yang dilahirkan tidak stunting,” tandas dr Sumule Kepala Dinkes Papua Tengah. (Admin)
