Hadiri Forum APKASI, Bupati Mimika Soroti Ketimpangan Fiskal antara Pusat dan Daerah
Daerah-daerah dinilai butuh ruang keuangan lebih besar untuk pembangunan yang efektif.
JAKARTA, KONTENMIMIKA.com – Bupati Mimika Johannes Rettob menghadiri Rapat Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke-II Tahun 2026 di Jakarta, Senin, 13 April 2026. Forum tersebut menyoroti ketimpangan pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Rapat yang digelar di Grand Sahid Hotel Jaya itu dihadiri sejumlah kepala daerah dari berbagai kabupaten di Indonesia. Isu utama yang dibahas adalah keterbatasan ruang fiskal daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Johannes Rettob mengatakan ketidakseimbangan hubungan fiskal menjadi persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi.
“Ketimpangan ini harus dievaluasi. Daerah membutuhkan ruang fiskal yang memadai agar pembangunan dapat berjalan efektif dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 April 2026.
Menurut dia, beban belanja daerah yang terus meningkat, termasuk untuk pegawai dan program prioritas, tidak selalu diimbangi dengan distribusi anggaran dari pemerintah pusat.
Forum APKASI juga membahas skema transfer keuangan daerah (TKD) yang dinilai belum proporsional, serta wacana pengurangan transfer anggaran yang berpotensi menghambat pembangunan di daerah.
Selain itu, para kepala daerah menyoroti keterbatasan fiskal yang berdampak pada pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga program pengentasan kemiskinan.
Rettob menilai forum APKASI menjadi wadah strategis untuk menyatukan aspirasi pemerintah kabupaten agar dapat diperjuangkan secara kolektif kepada pemerintah pusat.
“Kami berharap ada kebijakan yang lebih berimbang dan berkelanjutan antara pusat dan daerah,” katanya.
Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi mengatakan kondisi fiskal yang menantang justru menjadi momentum bagi daerah untuk menunjukkan kapasitas dalam mengelola kewenangan secara efektif.
“Daerah harus mencari alternatif pembiayaan pembangunan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, APKASI membentuk tim kecil untuk menyaring sejumlah isu prioritas dari hasil rekomendasi rapat kerja nasional sebelumnya. Beberapa fokus pembahasan meliputi dukungan terhadap program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
Sebagai tindak lanjut, APKASI berencana mengajukan audiensi kepada Presiden RI untuk menyampaikan rekomendasi terkait perbaikan kebijakan fiskal nasional.
Pemerintah daerah berharap langkah tersebut dapat mendorong terciptanya keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta memperkuat otonomi daerah. (trm)
