LEMASA Nilai Sekolah Gratis Belum Jawab Masalah Pendidikan di Papua
Menuel John Magal dorong pendidikan berbasis asrama dengan peran aktif lembaga adat untuk perkuat kualitas SDM OAP
Timika, KontenMimika.com — Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA), Menuel John Magal, menilai program sekolah gratis belum mampu menjawab persoalan mendasar pendidikan di Papua.
Ia menyebut keterbatasan kapasitas orang tua dalam mendidik anak menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya dukungan belajar di rumah.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat anak-anak Orang Asli Papua (OAP) belum mendapatkan pendampingan yang memadai di luar lingkungan sekolah.
“Orang tua-orang tua dari anak-anak yang mendapatkan pendidikan gratis, masih dalam kondisi awam dalam mendidik, karena belum memiliki keterampilan mendidik,” ujarnya di Timika 31 Maret 2025.
“Berbeda dengan anak-anak yang orang tuanya punya pendidikan. Misalnya anak saya, karena saya berlatar belakang pendidikan, anak saya sudah dipersiapkan hingga bisa masuk universitas ternama,” tambahnya.
Karena itu, Magal mendorong penerapan pendidikan berbasis asrama yang melibatkan lembaga adat lokal. Model ini dinilai lebih baik karena memberikan pembinaan yang lebih kompleks.
“Sebab pendidikan pola asrama pada anak-anak tidak hanya memberikan pendidikan formal semata, tetapi juga pendidikan moral, mental, serta spiritual,” sebutnya..
Ia juga menyoroti masih adanya sekolah negeri yang dinilai tidak menerima atau tidak serius membina siswa OAP.
Dalam sejumlah kasus, kata dia, siswa yang telah diterima justru tidak mengalami perkembangan kemampuan dasar seperti membaca dan menulis dalam waktu lama.
“Ada sekolah negeri, anak-anak masuk tapi tidak diterima dengan baik. Ada juga yang diterima, tetapi tidak ada kemajuan membaca dan menulis, dibiarkan bertahun-tahun,” kata Magal.
Menurut dia, lembaga adat kemudian mengambil alih pembinaan anak-anak tersebut dan berhasil meningkatkan kemampuan mereka.
Berdasar pengalamannya mengelola Yayasan Generasi Amungme Bangkit, sejumlah anak yang sebelumnya mengalami hambatan pendidikan kini telah melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA.
“Kami ambil, kami perbaiki, dan itu berhasil. Sekarang sudah SMA dan ada yang SMP,” ungkapnya.
Magal menilai capaian itu menjadi bukti bahwa lembaga adat memiliki kapasitas dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia OAP.
Karena itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan lembaga adat dalam kebijakan pendidikan, termasuk dalam pemanfaatan dana otonomi khusus (Otsus).
“Agar tujuan utama dari dana Otsus untuk mengangkat derajat pendidikan dan kehidupan OAP dapat terwujud,” tandasnya. (nls)
