Wamendagri Wetipo Launching PBM GKI Didampingi Bupati John Rettob
Timika, KontenMimika.com – Pusat Bantuan Mediasi (PBM) GKI menggelar Launcing dan Talkshow dengan tema ‘Adakah Masa Depan Papua di Otsus Jilid 2?’, bertempat di Aula 66 Cenderawasih, pada Rabu 17 Juli 2024.
Acara launching lembaga mediasi yang terakretasi Mahkamah Agung RI itu ditandai dengan ditandatanganinya prasasti peresmian oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, John Wempi Wetipo, dengan turut didampingi Dirjen Polpum Kemendagri, Togap Simangunsong bersama Bupati Mimika Johannes Rettob, Direktur PBM GKI Pdt Jake Merryl Ibo, serta para VIP pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat yang hadir.
Dalam sambutannya, Wamendagri John Wempi Wetipo (JWW) mengatakan, dibutuhkan waktu untuk menilai keberhasilan Otonomi Khusus Jilid 2 yang baru saja dimulai.
Sedangkan kehadiran Otsus Jilid 2 merupakan hasil evaluasi panjang dari Otsus tahun 2001 silam, yang lahir sebagai solusi menjawab aspirasi kemerdekaan Papua.
“Analoginya, hari ini kita tanam singkong di kebun, kemudian saya pulang, tidur dan besoknya bangun, apa kita bisa ambil hasilnya (buah singkong)? Itu butuh waktu untuk tumbuh,” ujarnya.
Lagi kata JWW, pemekaran provinsi baru di Papua merupakan bentuk kepedulian Negara untuk menjawab aspirasi rakyat Papua. Bukan untuk memecah belah rakyat Papua.
“DOB lahir bukan karena keinginan pemerintah pusat, tapi sudah sejak lama (aspirasi),” ungkapnya.
“Nanti setelah 5 tahun proses pemekaran ini berjalan, kalau gagal, kalau tidak berhasil, baru, mari kita ramai-ramai ke Jakarta (menyampaikan) bahwa niat baik Pak Jokowi, itu ternyata tidak memberikan solusi,” sebut Wamendagri JWW.
Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob (JR) dalam sambutannya mengatakan, PBM GKI merupakan terobosan dalam memfasilitasi berbagaik konflik yang ada di Papua, baik itu kasus kekerasan, HAM dan sengketa lainnya.
“Tim mediasi yang telah dibentuk, ini luar biasa. Saya berharap jangan hanya sebagai seremoni tapi dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita,” tutur John Rettob.
Menurut Bupati JR, keberadaan UU Otonomi Khusus merupakan affirmasi atau keberpihakan pada kepentingan masyarakat Papua.
“Undang Undang Otsus nafasnya adalah affirmasi, baik dalam segi pendidikan, kesehatan, hak-hak kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi dan lainnya bagi orang Papua,” ungkapnya.
Sementara itu Penasehat PBM GKI, Albert Yoku, mengatakan kegiatan pihaknya dalam rangka melatih bagaimana menghadirkan solusi dalam mediasi naratif, sehingga diharapkan dapat menghadirkan solusi konkrit dalam setiap persoalan dinamika yang muncul di kehidupan bermasyarakat di Papua.
“Kita mau mendengarkan bagaimana pendapat tokoh-tokoh. Kita berlatih bagaimana menangani sebuah kasus, bagaimana menyelesaikannya,” kata Yoku yang juga Koordinator Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua.
Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah ikut hadir dalam Launching PBM GKI, Rabu 17 Juli 2024.
Para tokoh masyarakat Mimika ikut serta dalam launching dan talkshow yang digelar PBM GKI, Rabu 17 Juli 2024.
Para tokoh perempuan Papua ikut serta dalam acara yang digagas BPM GKI, menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri RI, di Aula 66 Cenderawasih, Rabu 17 Juli 2024
Kegiatan talkshow yang digagas PBM GKI itu diharapkan menghadirkan solusi kedamaian bagi tanah Papua.
“Apakah Papua akan tinggal terus dalam masalah konflik, atau harus ada jalan keluar? Untuk itulah kegiatan seperti ini kita hadirkan,” tandas Pdt. Yoku. (Admin)
