Mimika Raih Penghargaan Nasional sebagai Daerah Toleran, Diakui SETARA Institute
Tak Sekadar Slogan, “Mimika Rumah Kita” Dibuktikan Lewat Prestasi Nasional.
TIMIKA, KONTENMIMIKA.com – Kabupaten Mimika kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional setelah meraih penghargaan sebagai daerah dengan tingkat toleransi tinggi dalam ajang yang digelar oleh SETARA Institute.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam seremoni di Artotel Ambarrukmo, Kamis 23 April 2026. Pemkab Mimika di bawah kepemimpinan JOEL, Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong, dinobatkan dalam kategori kabupaten dengan kepemimpinan terbaik dalam mendorong nilai-nilai toleransi.
Penghargaan diberikan oleh perwakilan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Bupati Mimika yang diwakili Ketua FKUB Mimika, Jeffri Chris Hutagalung.
Capaian ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan setara di tengah keberagaman agama serta budaya.
Sebelumnya, pada 2025, Mimika juga menerima Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan menjaga kerukunan umat beragama.
Penghargaan ini dinilai menjadi bukti nyata bahwa semangat “Mimika Rumah Kita” diwujudkan melalui kebijakan konkret. Pemerintah daerah bahkan mengalokasikan anggaran hampir Rp3 miliar untuk mendukung kegiatan FKUB, serta memberikan insentif kepada sekitar 1.000 tokoh agama.
Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasani, menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen masyarakat.
“Indeks kota toleran bukan hanya prestasi kepala daerah atau institusi tertentu, tetapi hasil kerja bersama masyarakat,” ujarnya.
Apresiasi juga datang dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui perwakilannya, Bisri, menyatakan bahwa capaian tersebut patut diapresiasi, namun tidak boleh membuat daerah berpuas diri.
“Ini bukan tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus menjaga dan meningkatkan capaian yang telah diraih,” katanya.
Menurutnya, Indeks Kota Toleran (IKT) 2025 bukan sekadar angka, melainkan indikator kualitas hubungan sosial, kedewasaan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dalam menjamin hak-hak warga negara.
Dalam konteks pembangunan nasional, toleransi dinilai memiliki peran strategis karena mampu menciptakan stabilitas sosial yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sejak 2015, SETARA Institute secara konsisten merilis Indeks Kota Toleran (IKT) sebagai tolok ukur kondisi keberagaman di Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan bagi daerah untuk terus memperkuat nilai-nilai toleransi. (trm)
