Anggota DPRK Mimika Soroti Pengelolaan Dana Kampung di Mimika Timur, Minta Pengawasan Diperketat
TIMIKA, KONTENMIMIKA.com – Anggota DPRK Mimika, Hj. Rampeani Rachman, menyoroti pengelolaan dana kampung di Distrik Mimika Timur yang dinilai masih bermasalah.
Ia meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan agar dana yang bersumber dari negara benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Rampeani mengatakan, berdasarkan aspirasi yang diterimanya dari sejumlah tokoh masyarakat di kegiatan Reses Dewan belum lama ini, terdapat dugaan penyalahgunaan dana kampung oleh oknum kepala kampung untuk kepentingan pribadi, termasuk memanfaatkan dana tersebut sebagai jaminan pinjaman dengan bunga yang tinggi.
“Kalau pengelolaan anggaran kampung tidak dibenahi, Papua, khususnya kampung-kampung di Mimika, tidak akan pernah maju. Pembangunan harus dimulai dari tingkat kampung, sementara kepala kampung mengelola anggaran yang nilainya tidak sedikit,” kata Rampeani.
Ia menilai perlu adanya efek jera bagi aparat kampung yang terbukti menyalahgunakan anggaran negara. Menurutnya, dana kampung merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dan digunakan sesuai peruntukannya.
Rampeani meminta kepala distrik sebagai pembina pemerintahan kampung serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Mimika meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan, mulai dari penyaluran anggaran hingga pemeriksaan laporan pertanggungjawaban.
“Kepala distrik sebagai pembina dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat sebagai OPD teknis harus terus mengawal penggunaan dana kampung. Kita perlu bersama-sama melihat persoalan yang terjadi agar anggaran negara yang diturunkan tidak sia-sia,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya tata kelola pemerintahan kampung yang transparan dan profesional. Menurut Rampeani, praktik pengangkatan aparat kampung yang didominasi hubungan kekeluargaan serta lemahnya disiplin aparatur berpotensi menghambat pembangunan di tingkat kampung.
Rampeani mengatakan, dalam pertemuan bersama para tokoh masyarakat dan pemerintah setempat telah dibangun komunikasi untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang terjadi.
“Intinya, kita semua harus bekerja sama mengawal pembangunan dan penggunaan uang negara agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat kampung,” katanya. (trm)
