Dewan Minta OPD Pemerintah Tidak Takabur dengan WTP 7 Kali, Tapi Tingkatkan Terus Kinerja Pelayanan Publik
Timika, kontenmimika.com – Ketua Fraksi Perindo DPRD Kabupaten Mimika, Leonardus Kocu, meminta para OPD di lingkup Pemda Mimika tidak takabur dengan capaian prestasi WTP ke-tujuh kalinya ini, sebab masih ada catatan dan rekomendasi dari BPK yang harus dibenahi segera. Hal ini sebagaimana Pj. Sekda Mimika, Petrus Yumte, mengatakan masih ada rekomendasi yang menjadi PR bagi OPD-OPD Pemkab Mimika.
Diberitakan sebelumnya, Pada Selasa (16/05/2023), opini WTP tersebut diumumkan BPK Perwakilan Papua di Jayapura. Untuk dokumen terkait WTP diserahkan langsung kepada Plt. Bupati Mimika.
“Ada sejumlah catatan yang masih harus di-follow up, OPD-OPD segera dibenahi dengan serius! Agar benar-benar keuangan daerah digunakan dikelola dengan baik dan bersih,” ujarnya via sambungan telepon, Senin (22/05/2023).
Tak lupa ia mengapresiasi capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang diraih Pemda Kabupaten Mimika dalam memenuhi standar akuntansi administrasi keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain itu, Leo Kocu juga mendukung pernyataan Sekda Mimika, Petrus Yumte, yang menyebutkan bahwa opini WTP ini bukan berarti tidak ada masalah dalam kinerja para OPD pemerintah. Sehingga ia mendorong, capaian WTP ini untuk mendongkrak semangat pelayan pemerintah menjalankan tugas pelayanan publik, khususnya bagi rakyat Mimika
“Pernyataan saudara Sekda ini sangat benar dan obyektif. Patut diberi jempol. Kinerja pemerintah harus terus ditingkatkan, sehingga tidak ada penurunan. Pelayanan harus prima bagi rakyat pemilik kedaulatan negara, termasuk daerah Mimika,” ungkapnya.
Leo berharap, dengan terciptanya sikronisasi antara dokumen akuntasi laporan keuangan dan capaian realisasi program di lapangan, maka APBD Pemda Mimika yang fantastis Rp. 5 triliun lebih, dampaknya bisa terasa bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah Mimika.
“Kita kawal terus, dalam fungsi pengawasan DPRD Mimika, sehingga APBD mendatangkan manfaat bagi rakyat, terutama rakyat kecil yang butuh dibantu pemerintah. Pemerintah hadir karena ada rakyat, sehingga sentuhan pembangunan program pemerintah harus terasa kembali kepada rakyat di akar rumput,” tandasnya.
