Lagi, Mimika Sabet Penghargaan Indeks Harmoni Indonesia IHAI 2025
JAKARTA — Di bawah kepemimpinan JOEL, Bupati John Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong, Kabupaten Mimika meraih penghargaan IHAI (Indeks Harmoni Indonesia) 2025.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, menerima piagam penghargaan atas keberhasilan Kabupaten Mimika dalam pelaksanaan Pengukuran Mandiri Indeks Harmoni Indonesia.
Penghargaan diserahkan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, di Kantor Kemendagri, Selasa sore, 10 Desember 2025.
IHAI merupakan instrumen nasional yang digunakan Kemendagri untuk mengukur tingkat keharmonisan masyarakat melalui empat dimensi: harmoni ekonomi, sosial, budaya, dan keberagamaan. Daerah yang memenuhi batas minimal 1.250 responden berhak memperoleh laporan IHAI dan mengikuti proses penilaian lanjutan di tingkat nasional.
Bupati John Rettob mengatakan penghargaan itu menjadi bukti kontribusi seluruh elemen masyarakat Mimika dalam menjaga kerukunan di daerah yang dikenal majemuk tersebut.
“Ini bukan hanya prestasi pemerintah daerah, tetapi prestasi seluruh masyarakat yang menjaga hubungan antargolongan,” kata dia di Jakarta.
Ia menyatakan komitmen untuk memperkuat harmoni sosial sebagai bagian dari agenda pembangunan Mimika.
Mimika sebelumnya juga dinobatkan sebagai Juara 1 Daerah Paling Harmoni dalam gelaran Harmony Award 2025 oleh Kementerian Agama. Penilaian didasarkan antara lain pada praktik moderasi beragama, kemampuan menyelesaikan konflik secara damai, serta keterbukaan ruang publik bagi seluruh kelompok masyarakat.
Menurut Kemendagri, survei IHAI 2025 dilakukan di lebih dari 350 kabupaten/kota di berbagai provinsi. Selain Mimika, sejumlah daerah lain juga meraih penghargaan, di antaranya Kota Batam, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Jember. Batam masuk dalam 10 besar dari 119 daerah yang dinilai, sementara Jember mencatat partisipasi responden tertinggi dalam evaluasi nasional.
Kemendagri menyebut hasil pengukuran IHAI menjadi rujukan penyusunan kebijakan berbasis data di daerah, terutama kebijakan yang berkaitan dengan kohesi sosial, investasi, serta stabilitas masyarakat jangka panjang. (Vctr)
